BPOM Berikan Izin Edar Obat Generik ke Lembaga Farmasi TNI AU dan AD
·waktu baca 2 menit
PerbesarKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, memberikan izin edar untuk obat generik kepada Lembaga Farmasi TNI Angkatan Udara (Lafiau) Roostyan Effendie dan Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat.
Pemberian izin ini diberikan Taruna dalam acara Asistensi Regulatori Obat Terpadu yang dilaksanakan di Hotel DoubleTree, Jakarta Utara, pada Senin (19/5). Dalam acara ini, ada 41 industri farmasi yang diberikan izin edar.
Di dalam acara tampak perwakilan dari Lafiau Roostyan Effendie dan Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan TNI AD dipanggil oleh MC ke atas panggung.
“Dilanjutkan dengan penyerahan persetujuan izin edar untuk obat generik,” katanya saat memanggil.
“Untuk yang pertama kami panggil Lembaga Farmasi Angkatan Udara Roostian Effendie. Kemudian, Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat,” ucapnya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar lalu memberikan sertifikat izin edar kepada masing-masing dari perwakilan tersebut. Lalu, mereka berfoto bersama dan penyerahan selesai.
Usai acara, Taruna maupun perwakilan dari kedua lembaga tak memberikan statement apa pun terkait penyerahan tersebut.
Sebelumnya, rencana TNI memproduksi obat diutarakan oleh Menhan Sfjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Rabu (30/4). Katanya, produksi obat itu untuk mendukung koperasi desa merah putih.
BPOM pun mendukung wacana TNI yang akan memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
"Kami sangat mendukung. Besok kan Menteri Pertahanan akan bertemu kami di sini," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di kantornya, Kamis (15/5).
Menurut dia, lembaga-lembaga negara bisa saja memproduksi obat, termasuk militer. Ia membandingkan dengan Kementerian BUMN yang menaungi Bio Farma dan Kimia Farma.
"Terus dari pihak negara lagi yang lain kan ada perusahaan obat yang berhubungan dengan TNI. Jadi kita kan fasilitasi. Jadi sebetulnya intinya enggak ada masalah. Itu hal yang general aja," ujarnya.
BPOM, lanjut Taruna, tetap akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Namun dia masih enggan merinci obat apa saja yang akan diproduksi oleh TNI.
"Badan POM akan mengawasi secara maksimal karena itu menjadi otoritas dan tanggung jawab kami," tutur Taruna.
Namun, rencana pertemuan Taruna dengan Sjafrie batal dilaksanakan pada Jumat (16/5) lalu.