BPOM Gandeng Polri untuk Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

Foto: Pertemuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Kepolisian RI, Jumat (10/1). Dok rayyan farhansyah/kumparan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan pertemuan dengan Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1). Pertemuan ini membahas kerja sama untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers bersama Kepala BPOM, Taruna Ikrar. Ia menyatakan perlunya kolaborasi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengawasan obat dan makanan.

“Kami bersepakat untuk bersinergi dalam hal antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan,” ujar Taruna.

“Sesuai dengan tupoksi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu perlindungan terhadap makanan, minuman, obat-obatan, suplemen, kosmetik termasuk obat-obat dan seterusnya dalam konteks itu lah beberapa poin yang kami bicarakan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan obat dan makanan, baik secara daring maupun luring.

“Banyak kejahatan-kejahatan yang bersifat baik online maupun offline dari berbagai kita punya tupoksi dan itu membutuhkan sinergi dengan kepolisian,” tegasnya.

Baru 4,7 Juta UMKM Terdaftar di BPOM

Selain pengawasan, BPOM dan Polri sepakat mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di bidang obat, makanan, dan minuman. Taruna memaparkan bahwa dari 18 juta pelaku usaha di sektor tersebut, baru sekitar 4,7 juta yang terdaftar di BPOM.

“Badan Pengawas Obat dan Makanan juga harus berkontribusi untuk meningkatkan peran terhadap UMKM,” jelasnya.

“Kita ingin berkolaborasi untuk hal ini untuk bekerja lebih. Kita lagi untuk mencapai target-target tadi karena dengan asumsi kalau UMKM-nya naik kelas tentu akan mempunyai trigger reward kepada ekonomi nasional,” tambahnya

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif BPOM.

“Kami mendukung penuh apa yang menjadi program Balai POM, khususnya untuk menjaga kualitas makanan, minuman, dan obat-obatan agar sesuai standar,” ujar Sigit.

Untuk memperkuat kolaborasi, kedua lembaga akan menyempurnakan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).

“Intinya, kami ingin melindungi masyarakat Indonesia dari persoalan obat dan makanan yang dapat memengaruhi kesehatan,” tutup Taruna.