BPTJ dan Pemkot Bogor Tanda Tangani Kerja Sama Penyelenggaraan Bus BTS

BPTJ menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Bogor. Foto: Dok. Istimewa

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor tentang penyelenggaraan pengoperasian angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Kota Bogor.

Surat kerja sama tersebut ditandatangani oleh Plt Direktur Angkutan BPTJ Saptandri Widiyanto bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo serta disaksikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim di Balaikota Bogor, Senin (19/7).

Saptandri mengatakan, BPTJ dan Kemenhub mengucapkan terima kasih atas peran serta dukungan dari Pemkot Bogor dalam pelaksanaan layanan angkutan umum dengan mekanisme BTS.

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan implementasi serta legal basic dari pelaksanaan BTS. Ini merupakan salah satu program dari Kemenhub dan sudah berjalan di kota-kota lain. Sedangkan untuk BPTJ ini merupakan program yang pertama,” ungkap Saptandri.

BTS di Kota Bogor, kata Saptandri, merupakan pilot project yang diharapkan dapat diikuti oleh kota-kota lain se-Jabodetabek.

“Kota Bogor menjadi pilot project dari kota-kota yang lain di Jabodetabek yang dikemas dengan mekanisme BTS," tuturnya.

"Pada waktu itu skema ini kita berharap bisa berjalan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Namun dalam perjalannya, yang merespons dan memberikan tanggapan positif artinya langsung action adalah Kota Bogor. Sedangkan Kabupaten belum memenuhi persyaratan formil,” jelasnya.

Ilustrasi traveling menggunakan bus Foto: Shutter Stock

Ia menambahkan, BPTJ percaya bahwa Pemkot Bogor akan mendukung sepenuhnya terhadap perjalanan dan implementasi layanan ini sehingga mampu memberikan manfaat untuk warga.

“Diharapkan nanti pada 23 Juni sudah ada tanda tangan kontrak antara BPTJ dengan pemenang lelang penyedia layanan untuk operator. Sebelumnya ada 7 peserta dan akan ditunjuk 1 yang memang memenuhi syarat, baik secara administratif, teknis, legal maupun rencana operasi,” katanya.

Di tempat yang sama, Bima Arya mengatakan bahwa ada dua hal yang harus terus dikawal agar program BTS ini bisa berjalan dengan baik di Kota Bogor.

“Pertama, kita pastikan pengadaan sampai meluncurnya semua unit itu bisa berjalan baik di Kota Bogor. Termasuk kita sama-sama mengevaluasi konsep koridor yang kemarin saya berikan tambahan, masukan dan saran. Tetap akan dicoba enam koridor, sambil dievaluasi,” ujar Bima Arya.

Kedua, lanjut Bima, yang harus dipersiapkan juga adalah mengenai sosialisasi kepada warga. Bersama dengan Humas, Kominfo, Organda dengan semua elemen harus membuat konsep yang rapi dan sistematis sehingga nanti disambut dengan antusias.

“Ini bukan sekadar sosialisasi adanya bus itu, tetapi secara keseluruhan. Sehingga kultur naik angkot, berhenti di mana saja itu bisa mulai sama-sama kita kikis, kita bangun kultur baru. Ini sosialisasi yang harus masif,” terang Bima.

Terpisah, Kadishub Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan, BTS ini memanfaatkan bus berukuran ¾ dan akan beroperasi di enam koridor, yakni:

Koridor 1: Terminal Bubulak - Yasmin - Warung Jambu - Baranangsiang / Cidangiang

Koridor 2: Terminal Bubulak - Stasiun Bogor - KRB - Baranangsiang / Cidangiang - Ciawi

Koridor 3: Terminal Bubulak - Stasiun Bogor - KRB - Suryakencana / Empang - Sukasari - Lawanggintung - Ciawi

Koridor 4: Ciawi - Baranangsiang / Cidangiang - KRB - Warung Jambu - Pomad / Ciparigi

Koridor 5: Ciparigi - Stasiun Bogor

Koridor 6: Parung Banteng - Warung Jambu (melalui R3)

“Untuk operasi, kita masih tunggu operator pemenang lelang. Sekarang masih proses akhir dari lelang. Nanti akhir Juli ada pengumuman pemenang lelang yang akan melaksanakan BTS di Kota Bogor,” kata Eko.

Menurut Eko, program ini sangat baik dalam konteks penataan transportasi yang sesuai dengan Perda Kota Bogor, yakni mewujudkan program konversi 3:1 (tiga angkot menjadi satu bus).

“Program ini sesuai koridor yang ada harus menyesuaikan dengan aturan main di kami, yaitu busnya ada berapa, akan menghilangkan angkot. Kalau busnya ada 75 unit berarti angkot yang akan berkurang 225 unit,” jelasnya.

“Ke depan, mudah-mudahan ada juga kita usulkan subsidi untuk yang feeder untuk angkot. Jadi nggak ngetem atau kejar setoran lagi. Sehingga ada kepastian pelayanan tentang angkutan, penumpang juga nyaman di dalam angkutan. Karena semua standar pelayanannya dihitung,” pungkasnya.

==