BPTJ Godok ERP di Margonda, Pemkot Depok Fokus Urus Angkutan Publik

Suasana lalu lintas di Jalan Margonda Raya, Depok. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Pemerintah Kota Depok enggan berkomentar banyak soal rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang memberlakukan Electronic Road Pricing di Jalan Margonda. Mereka menyatakan masih fokus untuk menata angkutan umum di Depok agar kemacetan terurai.

Untuk jangka pendek, Dinas Perhubungan Depok sedang mengupayakan adanya Jabodetabek Residence Connection (JR Connexion). Selain itu, perbaikan kendaraan umum yang sudah ada juga diupayakan.

"Kita juga akan aktifkan kembali jalur-jalur bus yang sudah tidak aktif dari dan menuju Jakarta. Kita sedang benahi kenyamanan angkot dengan mendorong angkot AC," kata Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, Jumat (15/11).

Sedangkan Wali Kota Depok Muhammad Idris mengaku sudah tahu ada rencana dari BPTJ untuk menerapkan ERP di Jalan Margonda. Rencana itu sudah dipaparkan dalam pertemuan antara BPTJ dengan perwakilan Pemkot Depok.

Namun, BPTJ menyampaikan ke Pemkot Depok, ERP di Jalan Margonda masih dalam kajian.

"Belum ada pembicaraan implementasi (ERP) tahun 2020," kata Idris dihubungi terpisah.

Sebelumnya, BPTJ mewacanakan pemberlakuan jalan berbayar pada 2020 di jalan nasional. Tiga jalan nasional itu, yakni Jalan Margonda, Jalan Kalimalang, dan Jalan Daan Mogot.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan kebijakan itu diterapkan agar masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum. Ketiga jalan itu juga merupakan jalan perbatasan Jakarta dengan daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang.

"Di lajur-lajur itu nanti angkutan umumnya kita tingkatkan dan bukan hanya itu angkutan umumnya juga nanti mendapat subsidi. Sehingga nanti masyarakat lebih tertarik lagi menggunakan angkutan umum," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (15/11).