BREAKING NEWS: Jokowi Batalkan Vaksinasi Corona Berbayar

16 Juli 2021 18:55 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
48
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan tentang paket obat-obatan dan vitamin bagi pasien corona di Istana Merdeka, Kamis (15/7/2021. Foto: Youtube Setpres
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan tentang paket obat-obatan dan vitamin bagi pasien corona di Istana Merdeka, Kamis (15/7/2021. Foto: Youtube Setpres
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi membatalkan vaksinasi corona berbayar bagi individu yang rencananya diselenggarakan oleh Kimia Farma. Hal ini disampaikan oleh Seskab Pramono Anung.
ADVERTISEMENT
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegas Pramono dalam rekaman video yang juga ditayangkan di akun Setpres, Jumat (16/7).
Dengan keputusan ini, kata Pramono, vaksinasi corona bagi seluruh rakyat Indonesia gratis. Tak ada pengecualian.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya.
Warga memasuki gedung apotek Kimia Farma. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Untuk pemberian Vaksinasi Gotong Royong (VGR), Pramono menyebut distribusinya akan tetap melalui perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang akan membayar, bukan karyawan.
"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan oleh pemerintah," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Pramono juga menekankan, Jokowi meminta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju agar memiliki rasa peka di tengah PPKM darurat.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujarnya.
Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.
"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tandasnya.