Budi Arie Baru Mau Teken Aturan Wajibkan Backup Data usai Server PDN Diretas

Menkominfo Budi Arie memberikan keterangan soal judi online di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Menkominfo Budi Arie baru akan meneken aturan soal seluruh kementerian dan lembaga wajib melakukan backup data usai server Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware. Saat ini, server PDN tak kunjung pulih.

"Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera menandatangani keputusan menteri tentang penyelenggaraan PDN," kata Budi dalam rapat kerja Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Kamis (27/6).

Dia mengatakan aturan akan ditandatangani paling lambat Senin (1/7) mendatang.

"Yang salah satunya mewajibkan kementerian lembaga dan daerah memiliki backup," ucap Ketua relawan pro-Jokowi (Projo) itu.

"Jadi sifatnya mandatory bukan opsional seperti sebelumnya paling lambat Senin Kepmen akan saya tanda tangani," tandasnya.

Ilustrasi Ransomware. Foto: Shutterstock

Back up data menjadi salah satu isu yang disorot Komisi I DPR. Sebab, dalam rapat itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian 'menyentil' Menkominfo Budi Arie Setiadi soal tak ada backup data usai server dihack.

"Dan memang kami melihat secara umum mohon maaf Pak Menteri permasalahan utama adalah tata kelola ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up," kata Hinsa dalam rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (27/6).

Ia menjelaskan, backupnya yang dimaksud adalah data di PDNS 1. Sementara itu PDN di Batam juga demikian.

"Di Batam itu tidak sepenuhnya jadi. Kalau sebenarnya seharusnya kan itu diarsip. Artinya apa data yang ada di Surabaya seharusnya ada persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu misalnya Surabaya, analognya hampir sama cuma mati listrik hidupkan genset," urainya.

"Hanya 2 persen (data yang dibackup) di Batam," imbuh dia.