Budi Arie Singgung Kementerian- Lembaga Tak Backup Data saat Dicecar Komisi I

Menkominfo, Budi Arie dalam Editor's Talk Forum Pemred di Gedung Antara, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Menkominfo Budi Arie mengungkapkan sebenarnya Kominfo memiliki fasilitas backup data untuk dipakai kementerian dan lembaga. Hal itu, diungkapkan Budi usai BSSN mengungkapkan salah satu kendala yang dialami adalah tidak ada backup data saat server Pusat Dana Nasional (PDN) diretas ransomware.

Namun, ia menuturkan rupanya tak semua kementerian dan lembaga memakai fasilitas backup data yang diberikan Kominfo.

"Jadi perlu saya tegaskan kami memiliki fasilitas backup data di PDNS baik itu telkom maupun Lintasarta telah menyediakan fasilitas tersebut Berikut data backup yang detail jumlah virtual mesin (VM) yang terbackup di Surabaya itu 1,630 VM 28,5 persen dari total kapsitas 5.709 VM," kata Budi dalam rapat dengan komisi I di Gedung DPR, Senayan, Kamis (27/6).

Dia mengungkapkan pengunaan backup data memang belum diwajibkan. Sehingga, banyak kementerian lembaga dan daerah memilih tidak melakukan backup.

Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan BSSN, Kamis (27/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

"Kenapa hanya sedikit yang lakukan backup data? Kementerian lembaga daerah? Pada intinya kami sediakan fasilitasnya jadi antara fasilitas datanya untuk backup ada PDNS 1 dan 2 menyediakan itu," ucap dia.

"Dan kami terus mendorong pada tenant melakukan backup namun kebijakan itu kembali kepada pra tenant ini bukan berarti menyalahkan para tenant ini harus menjadi evaluasi kita bersama," tambah Ketua relawan Pro-Jokowi (Projo) itu.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan kementerian lembaga tidak backup data, salah satunya keterbatasan anggaran.

"Seandainya kalau boleh jujur kadang tenant juga kesulitan mengadakan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," tutup dia.