Budi Gunawan: 146.268 Personel TNI-Polri Amankan Mudik Lebaran 2025

Rakor lintas sektoral menghadapi Idul Fitri 1446 H. Foto: Dok. Istimewa

Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga jajaran Kemenko PMK, TNI, Polri Kemenhub, Kemendag, Kementerian PU, Kemenag, Kemenpar, Bapanas, BMKG, BNPB, Basarnas, PT Pertamina, PT Jasa Marga, dan PT Jasa Raharja. Rapat tersebut berlangsung di Gedung STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Rapat koordinasi tersebut dalam rangka mengecek kesiapan menghadapi arus mudik dan Lebaran Idul Fitri 1446 H tahun 2025. Dalam rapat tersebut dibahas tentang kesiapan dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap beberapa aspek.

Rakor lintas sektoral menghadapi Idul Fitri 1446 H. Foto: Dok. Istimewa

Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan sebanyak 146.268 personel TNI-Polri dilibatkan dalam pengamanan arus mudik dan Lebaran kali ini.

"Yang pertama aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel Polri dan TNI sebanyak 146.268 gabungan yang terdiri dari Polri sebesar 93.358 kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian lembaga yang mengisi pada 2.894 pos pengamanan dan beberapa titik-titik lainnya," kata Budi usai rapat, Senin (10/3).

Rakor lintas sektoral menghadapi Idul Fitri 1446 H. Foto: Dok. Istimewa

Dalam rapat itu juga membahas kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan yaitu transportasi darat udara dan laut.

"Kemudian ketiga kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan Lebaran," ujarnya.

"Dan berikutnya adalah persiapan tanggap bencana yang dipaparkan oleh BMKG, persiapan BNPB, Basarnas dan sebagainya, dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dari beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi," sambungnya.

Rakor lintas sektoral menghadapi Idul Fitri 1446 H. Foto: Dok. Istimewa

Budi mengatakan rapat koordinasi ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan negara hadir di masyarakat dengan memberi rasa aman dan nyaman selama proses mudik Lebaran nanti.

"Dan yang kedua bagaimana perintah bapak presiden telah dibentuk juga quick response, tim respons cepat, manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan bencana dan lain sebagainya," jelasnya.