Budiman Sudjatmiko: Pemahaman Cak Imin Tentang IKN Belum Sempurna

Politikus Budiman Sudjatmiko hadir di program Info A1 kumparan pada Jumat (25/8). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyoroti pernyataan cawapres 01 Muhaimin Iskandar yang sekarang menolak IKN.

Menurut Budiman, sikap Cak Imin menunjukkan pemahaman yang masih belum sempurna mengenai sejarah, konteks dan relevansi IKN sebagai agenda strategis nasional.

"Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia," terang Budiman Sudjatmiko kepada wartawan, Senin (25/12).

"Ini adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek," kata dia.

Cak Imin bersama Gerakan Nasional Nusantara saat mengaji dan tumpengan di Titik Nol IKN untuk mendoakan IKN Nusantara, 21 April 2022. Ketika itu, PKB belum pecah kongsi dengan Jokowi. Foto: Dok. PKB

Pemindahan IKN, lanjut Budiman, bukan sebuah gagasan yang baru muncul di era Presiden Jokowi. “Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya. Namun baru baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling kongkrit.” jelasnya.

Karena merupakan amanat sejarah, Budiman menyayangkan tidak konsistennya Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN, berubah menjadi menolak saat kontestasi pemilihan presiden dilakukan. Evaluasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Cak Imin, disebut Budiman terlalu dini.

“Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun. Bahkan beberapa kelompok pengusaha Indonesia sudah secara nyata melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN,” terangnya.

“Jika ukurannya investasi asing, peminatnya juga sudah ada. Kalaupun belum kongkrit, kemungkinan ada alasan geoekonomi dan geopolitik yang sangat dinamis. Apalagi kita sedang melakukan Pemilu yang akan membuat investor jadi wait and see. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk evaluasi,” urainya.

Presiden Joko Widodo meninjau panel surya saat ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Justru menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah jika pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.

“Pemerintah dan semua kekuatan politik yang mendukung IKN di awal seharusnya berdiri dalam satu barisan. Kita harus terus percaya diri melanjutkan pembangunan IKN sesuai jadwal yang ditentukan. Keseriusan ini-lah yang akan menjadikan daya tarik investasi akan semakin kuat.” tuturnya.

Terkait alasan skala prioritas yang lebih penting, dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman menilai argumentasi tersebut kurang valid.

Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Menurut Budiman, proyek sebesar IKN malahan akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.

"Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut," terang dia.

"Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar, sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik." jelas Budiman.

Cak Imin mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan IKN Nusantara namun kini berputar haluan. Menurutnya, perubahan sikap itu setelah evaluasi pihaknya yang menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar.

Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap IKN.

(PNS)