Budiman Sudjatmiko: Prabowo dan Gibran Belum Bicara soal Kabinet

23 Februari 2024 19:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sujatmiko (tengah) saat mendatangi lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sujatmiko (tengah) saat mendatangi lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memastikan pasangan Prabowo-Gibran belum pernah berbicara soal penunjukan posisi menteri.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut sekaligus menanggapi namanya yang disebut masuk ke dalam bursa kabinet Prabowo-Gibran. Dalam susunan kabinet yang beredar, Budiman bakal menduduki Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Belum ada pembicaraan itu, ya. Belum ada pembicaraan seperti itu. Saya ada beberapa kali bertemu Pak Prabowo tidak pernah berbicara soal itu. Dengan mas Gibran juga tidak pernah seperti itu," kata Budiman saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).
Budiman menuturkan, bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk menyiapkan berbagai program Prabowo-Gibran. Nantinya, kata dia, penunjukan menteri merupakan kewenangan Prabowo-Gibran dan parpol koalisi.
"Jadi lebih kepada soal program yang masih kita terus kita diskusikan. Soal manusianya TKN tidak pada posisi itu. Pak Prabowo pasti mengajak bicara Mas Gibran dan pasti akan mengajak ngobrol partai partai koalisi Indonesia maju. Itu pasti urutannya," ucap dia.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, Budiman memastikan susunan kabinet Prabowo-Gibran yang banyak beredar dipastikan bohong alias hoaks. Peredaran hoaks susunan kabinet juga pernah terjadi saat Presiden Jokowi pada 2014 dan 2019 lalu.
"Ini sekarang pengumuman resmi saja belum sudah beredar. Dan yang beredar zaman Pak Jokowi aja tidak valid, apalagi ini jauh sebelum itu. Saya pastikan itu hoaks dan tidak valid," pungkasnya.