Buka Masa Sidang, Puan Sebut DPR Bakal Kebut Penyelesaian 7 RUU

Ketua DPR Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR DPR DPD. Foto: Dok. DPR RI

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Dalam pidatonya, Puan memaparkan target legislasi DPR di masa sidang ini.

Ia menegaskan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik, meski di tengah kondisi pandemi COVID-19.

“Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini DPR RI akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan RUU pada tingkat I bersama pemerintah,” kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

RUU yang dimaksud Puan adalah:

1. Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi;

2. Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Bencana;

3. Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

4. Rancangan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Rancangan Undang Undang tentang Jalan;

6. Rancangan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Desa;

7. Rancangan Undang Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Ketua DPR Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR DPR DPD. Foto: Dok. DPR RI

“Selain itu DPR RI bersama pemerintah akan mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama DPR RI dan pemerintah di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021,” ungkapnya.

Puan menegaskan kinerja program legislasi nasional merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, Puan meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam mencapai target Prolegnas.

Suasana Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 16 Agustus 2021 secara hybrid. Foto: YouTube Setpres

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaran negara,” tandas Puan.

Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD kali ini berbeda sebab hadirin sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. Hanya 60 orang yang hadir secara fisik, mereka antara lain pimpinan MPR, DPR, dan DPD serta para pimpinan fraksi, dan para anggota mengikuti secara virtual.