Bukan di Hutan Kota UI, Pramono Siapkan 2 Lokasi Sekolah Rakyat di Jakbar dan Jaktim

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, Pemprov DKI telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Kedua lokasi tersebut diajukan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf seiring dengan penambahan kuota Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11).
Pramono mengatakan, kedua lahan tersebut masing-masing dipersiapkan dengan luas sekitar 2 hektare. Adapun lokasi di Jakarta Timur berada di kawasan Cakung, sementara lokasi di Jakarta Barat belum diungkapkan secara terperinci.
“Untuk ke depan karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” ujar dia.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat,” tutur Pramono.
Hutan Kota UI Tetap Jadi Ruang Terbuka Hijau
Pada kesempatan itu, Pramono menegaskan tidak setuju apabila peruntukan hutan kota Universitas Indonesia (UI) dialihkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Hal itu disampaikannya menyusul munculnya perhatian publik terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (16/11).
“Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan. Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pramono menjelaskan bahwa pihak UI memiliki keinginan untuk menyerahkan pengelolaan hutan kota tersebut kepada Pemprov DKI. Keinginan itu muncul karena pengelolaan kawasan hutan kota dinilai cukup berat bagi pihak perguruan tinggi.
“Karena memang sekarang ini kan perguruan tinggi kalau harus mengelola hutan kota seperti itu tentunya berat,” ucapnya.
Pemprov DKI pun menyatakan siap mengambil alih pengelolaan hutan kota UI dengan biaya sendiri apabila diminta oleh pihak universitas.
“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak,” katanya.
“Dan saya setuju sekali dengan rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar,” lanjutnya.
Pramono bahkan berencana menjadikan kawasan hutan kota UI sebagai kebun raya apabila pengelolaannya diserahkan kepada Pemprov DKI.
Ia menyebut Jakarta nantinya berpotensi memiliki dua kebun raya, yakni Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara dan kebun raya di kawasan UI.
“Satu kebun raya Mangrove di Jakarta Utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI tadi, kita gunakan menjadi kebun raya. Dan itu akan bermanfaat karena di sana bisa untuk edukasi, bisa untuk orang berlatih, dan macam-macamlah. Intinya dimanfaatkan untuk kebun raya,” terang Pramono.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI siap mengelola hutan kota UI tanpa mengubah peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau.
“Untuk hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan Jakarta membutuhkan itu, sehingga tidak ada yang diubah dari apa menjadi bukan ruang terbuka hijau lagi,” pungkas Pramono.
UI Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Gunakan Lahan Hutan Kota
Dalam pernyataan resminya, Selasa (17/11), UI menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kawasan kampus di sisi Jakarta, bukan berada di dalam kawasan hutan kota.
UI menyebut memiliki sejumlah lahan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pendidikan. Namun, penentuan lokasi Sekolah Rakyat belum ditetapkan secara definitif dan masih memerlukan penilaian kesiapan serta kesesuaian lahan.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin.
UI juga memastikan kawasan hutan kota tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya. Adapun proses penentuan lokasi Sekolah Rakyat akan dikoordinasikan bersama UI, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.
UI turut menjelaskan bahwa tanah yang dikelolanya merupakan tanah negara. Karena itu, pemanfaatannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat tetap dimungkinkan apabila dibutuhkan oleh negara.
