Buntut Demo Kematian Mahsa Amini, Seruan Referendum di Iran Menguat
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemimpin Iran menolak tuntutan pengunjuk rasa untuk melakukan referendum terhadap konstitusi Iran yang telah berlaku 43 tahun terakhir.
Anggota parlemen garis keras Iran berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menangani pengunjuk rasa yaitu dengan hukuman keras. Meski demikian, tuntutan referendum di tengah masyarakat Iran menguat.
The Guardian melaporkan mahasiswa kembali berdemo karena 220 anggota parlemen mendesak pengadilan untuk menindak tegas pelaku kerusuhan unjuk rasa kematian Mahsa Amini pada Minggu (6/11). Juru bicara pengadilan Iran Masoud Setayeshi mengatakan 1.024 pengunjuk rasa di Teheran akan diadili.
Kini, terjadi perpecahan di kubu pemerintah setelah semakin kuatnya tuntutan masyarakat untuk melakukan referendum. Di satu sisi, pemerintah melakukan tindakan keras untuk menangkap lebih dari 100.000 orang, 60 jurnalis. Sedangkan di sisi lain, beberapa anggota pemerintahan senior mengadakan dialog terbuka dengan mahasiswa di berbagai universitas.
Mahasiswa menuntut dilakukannya referendum atas bentuk negara Republik Islam Iran. Ulama sunni terkemuka di Iran Molavi Abdulhamid juga mendesak pemerintah untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa, termasuk melakukan referendum.
“Selenggarakan referendum dan lihat perubahan apa yang diinginkan orang dan terima apapun keinginan rakyat. Kebijakan saat ini telah mencapai jalan buntu,” kata Abdulhamid saat khotbahnya di kota Zahedan yang dikutip oleh Radio Farda pada Jumat (4/11).
“Konstitusi ini sendiri telah disetujui 43 tahun yang lalu dan mereka yang menyusunnya semua telah pergi dan generasi lain telah datang. Undang-undang ini juga harus diubah dan diperbaharui. Banyak pasal dalam undang-undang ini yang tidak up to date,” tambahnya.
Seruan melakukan referendum ini juga didukung oleh Partai Persatuan Umat Islam yang dipimpin oleh Azar Mansoori. Menurutnya, sudah saatnya negara mencari tahu apa yang terbaik bagi rakyatnya.
Kondisi saat ini membuktikan kurangnya legitimasi politik yang berujung pada ancaman serius terhadap keamanan nasional Iran.
“Apakah Anda ingin membuat perubahan yang sah? Jangan hapus masalah, cari tahu alasan protes rakyat dan tanyakan pada diri sendiri apakah ada cara lain selain pemilihan umum yang bebas dan masyarakat sipil yang independen?” kata Mansoori.
Anggota reformis Partai Moshareka, Hossein Noorani Nejad, juga menyatakan dukungannya terhadap referendum yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa. Namun, wakil presiden untuk urusan parlemen Mohammed Hosseini mengatakan referendum sulit dilakukan karena tuntutan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kematian Mahsa Amini.
Lebih lanjut, Hosseini berpendapat gelombang protes massa ini hanya upaya untuk menciptakan perang saudara. Ia yakin Barat juga berkontribusi atas meluasnya unjuk rasa di negara tersebut sejak September lalu.
Penulis: Thalitha Yuristiana.