Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Pemerintah Irak memberlakukan jam malam di kota Baghdad menyusul aksi demo besar yang berujung rusuh. Sedikitnya tujuh orang tewas dan ratusan terluka dalam kerusuhan tersebut.
ADVERTISEMENT
Pemberlakuan jam malam diumumkan oleh Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mulai Rabu (2/10) di Baghdad hingga waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya jam malam ini juga telah diberlakukan di tiga kota selatan Irak, yaitu Nassiriya, Amara, dan Hilla.
"Seluruh kendaraan dan warga dilarang total bepergian di Baghdad hingga pukul 05.00 pagi hari ini, Kamis, hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata Mahdi seperti dikutip Reuters.
Jam malam dikecualikan bagi mereka yang menuju dan dari bandara Baghdad, ambulans, pegawai rumah sakit, perusahaan listrik, dan air, serta warga yang ingin ke masjid.
Selain jam malam, pemerintah Irak juga memblokir akses internet. Menurut situs pemantau internet NetBlocks, koneksi internet di Irak menurun hingga 70 persen.
ADVERTISEMENT
Akses media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, serta WhatsApp juga terblokir. Warga Irak terpaksa harus menggunakan VPN untuk bisa mengakses situs-situs tersebut.
Dilaporkan lebih dari 200 orang terluka dalam aksi besar dalam beberapa hari terakhir di Baghdad dan kota-kota Irak lainnya. Massa memprotes tingginya angka pengangguran, minimnya lapangan kerja, dan buruknya fasilitas publik seperti listrik dan air.
Massa mulai meneriakkan tuntutan pergantian rezim. "Kami mendesak perubahan, kami ingin runtuhnya pemerintahan," kata seorang demonstran di Baghdad.
Beberapa orang tewas dilaporkan tertembak peluru tajam aparat. Seorang anak terbunuh setelah mobil yang ditumpanginya dilempar bom Molotov oleh demonstran.
Irak yang kaya minyak memang telah dilanda krisis selama puluhan tahun, sejak pemerintahan Saddam Hussein yang dihujani sanksi PBB, invasi AS pada 2003, hingga ketika perang melawan ISIS.
ADVERTISEMENT
Untuk meredam kemarahan massa, Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi pada Selasa menjanjikan lapangan kerja bagi lulusan sarjana. Dia memerintahkan kementerian perminyakan dan badan pemerintahan lain untuk memberi kuota 50 persen bagi pekerja lokal saat teken kontrak dengan perusahaan asing.