Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
Buntut Gempa di Jakarta, Anggota DPR Minta Ibu Kota Dipindahkan
24 Januari 2018 10:29 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:12 WIB
ADVERTISEMENT
Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo yang berpusat di Lebak, Banten, ikut dirasakan warga Jakarta. Kepanikan sempat terjadi akibat bencana alam yang terjadi Selasa (23/1) tersebut.
ADVERTISEMENT
Buntut gempa ini kembali memicu usulan agar ibu kota Indonesia dipindah ke lokasi yang aman. Salah satunya disampaikan oleh anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, Hamdhani.
"Saatnya pemerintah segera merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara, di tengah masih hangatnya isu gempa," ujar anggota Fraksi Partai Nasdem tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1).
Menurutnya, pemerintah harus segera memutuskan pemindahan ibu kota. Tak hanya karena Jakarta sudah semakin padat, namun juga rawan bencana alam sehingga harus dikurangi bebannya.
"Status ibu kota negara diganti daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibu kota negara jangan lagi hanya wacana," jelasnya.
Saat gempa kemarin, kepanikan terjadi di seluruh wilayah Jakarta. Orang-orang keluar gedung, khususnya yang bekerja di gedung pencakar langit. Kekhawatiran makin menjadi saat kabar hoax beredar dan menyebut kalau gempa susulan dengan guncangan yang cukup besar akan kembali terjadi.
ADVERTISEMENT
"Ibu kota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan, harus di wilayah yang aman, bebas gempa, atau bencana lainnya," tukasnya.
Palangka Raya, menurut Hamdhani, sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai calon ibu kota negara oleh tiga presiden RI yang berbeda, sehingga perlu untuk mempertimbangkannya.
"Tinggal keputusan politik dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Keputusan ini penting agar ada kepastian, selain melakukan persiapan yang lebih matang," kata anggota Baleg DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Tim Kajian Pemindahan ibu kota negara, Kementerian PPN/Bappenas Imron Bulkin menjelaskan beberapa pertimbangan rasional pemindahan ibu kota negara, yaitu mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengubah mindset pembangunan Javasentris menjadi Indonesiacentris.
ADVERTISEMENT
Hal yang sama juga diungkapkan ahli arsitektur perkotaan Universitas Indonesia, Antony Sihombing. Dia mengatakan posisi Palangka Raya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, rencana pemindahan ibu kota negara akan mendukung program pemerintah untuk membangun Indonesia bagian tengah dan timur.
Dari hasil kajian yang dilakukan, Palangka Raya dianggapnya berpotensi menjadi ibu kota negara. Pemindahan ibu kota juga dianggapnya akan berdampak positif bagi masyarakat daerah.
"Wilayah yang menjadi ibu kota negara baru akan mengalami kemajuan pesat di bidang tata kota, infrastruktur, dan ekonomi," kata Antony.
Kalimantan Tengah sebenarnya sudah bersiap dengan rencana menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Saban mengatakan, Kalteng terus bersiap diri melakukan langkah strategis menyambut rencana pemindahan ibu kota tersebut.
ADVERTISEMENT
Di antaranya penyiapan lahan 300 hingga 500 ribu hektare. Kawasan tersebut berada di wilayah segitiga emas, yakni di antara kota Palangkaraya dan dua kabupaten yaitu Katingan dan Gunungmas.