Buntut OTT Haryadi Suyuti, KPK Akan Cek Perizinan IMB di Kawasan Malioboro Yogya
PerbesarKPK akan mengecek perizinan di wilayah Yogyakarta. Terutama di kawasan Malioboro.
Hal ini imbas terungkapnya praktik dugaan suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kasus itu turut menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku sudah sering mendengar perizinan di Kota Yogyakarta bermasalah. Hal itu menjadi perhatian KPK sebab Yogyakarta merupakan kota pariwisata.
“Kalau laporan informasi dari masyarakat, itu, saya kira sudah cukup lama kita mendengar, adanya proses-proses perizinan yang bermasalah di Yogya,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/6).
"Kita tahu bersama bahwa Yogya itu kota pariwisata, dan pembangunan hotel maupun apartemen di sana juga sangat marak," sambungnya.
KPK menduga ada suap di balik pengurusan IMB apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT Summarecon Agung melalui PT Java Orient Property.
Haryadi Suyuti diduga menerima suap bersama dengan Nurwidhihartana selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta dan Triyanto Budi Yuwono yang merupakan sekretaris pribadi Haryadi. Suap yang nilainya lebih dari Rp 400 juta itu diduga berasal dari Oon Nusihono selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung.
Suap diduga diberikan atas kesepakatan bahwa Haryadi akan mengawal proses permohonan IMB apartemen Royal Kedhaton. Haryadi kemudian diduga memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMB.
Belakangan, Kajian Dinas PUPR menemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam pengajuan itu. Termasuk di antaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.
"Dalam aturan tinggi maksimal sesuai Perda seharusnya 32 meter, tapi yang diajukan 40 meter. Jadi menyalahi aturan," ujar Alex.
Namun, Haryadi diduga tetap mengakomodir agar IMB tetap bisa terbit. Yakni dengan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal.
IMB itu akhirnya terbit pada Juni 2022. Namun, KPK juga kemudian mengungkap praktik suap di baliknya melalui OTT.
Kini, KPK akan mengecek perizinan-perizinan di Kota Yogyakarta dengan adanya kasus tersebut.
“Ini juga menjadi perhatian kami di KPK. Apakah, dalam proses perizinan-perizinan sebelumnya itu juga ada deal-deal seperti ini, apa, izin diberikan dengan melanggar Perda,” kata Alex.
Dari itu, Alex melanjutkan, KPK akan mengecek perizinan sepanjang kawasan Malioboro sebagai buntut dari ditetapkannya Haryadi sebagai tersangka.
“Nanti kita cek, di sepanjang kawasan Malioboro itu, kan, masuk kawasan cagar budaya, di mana ada aturan-aturan pembatasan terkait dengan ketinggian, maupun sudut kemiringan dari ruas jalan,” ungka Alex.
“Sudut kemiringan dari ruas jalan itu 45 derajat. Artinya, nanti bisa kita cek di Yogya itu, kalo ada misalnya ada bangunan hotel yang didirikan pada periode yang bersangkutan [Haryadi] menjabat Wali Kota ternyata melanggar aturan, ya, nanti kita cek apakah ada sesuatu,” tambah Alex.
Hal ini juga bagian dari penyidikan yang akan dilakukan KPK. Sebab, KPK menduga Haryadi beberapa kali menerima suap terkait pengurusan IMB.
Pengecekan yang akan dilakukan KPK nantinya ini sebagai tindak lanjut perkara perizinan pembangunan apartemen yang melibatkan Haryadi.
“Tadi, kan, disebutkan, bahwa ada dugaan penerimaan lain, ya, ini juga berkaitan dengan proses perizinan, hotel atau apartemen, jadi penerimaan lain juga terkait dengan proses perizinan,” terang Alex.
Haryadi ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni:
Pemberi:
Oon Nusihono, Vice President Real Estate PT Summarecon Agung
Penerima:
Nurwidhihartana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Triyanto Budi Yuwono, sespri dan ajudan Haryadi Suyuti
Diduga, suap terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro. Haryadi diduga menerima uang secara bertahap dalam setiap pengurusan izin yang diajukan sejak 2019 tersebut.
IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan akhirnya terbit. Pada kamis 2 Juni 2022, Oon diduga memberikan uang kepada Haryadi.
Namun, KPK langsung menangkap mereka usai transaksi itu. Uang yang ditemukan berjumlah USD 27.258 ribu
Atas perbuatannya, Haryadi dkk dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, Oon selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai ditetapkan tersangka, Haryadi dkk langsung ditahan KPK.