Bupati Cilacap Syamsul Aulia Divonis 5 Tahun Penjara Usai Peras Kepala Dinas Buat THR
PerbesarBupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, dihukum pidana 5 tahun penjara atas kasus korupsi modus pemerasan uang tunjangan hari raya (THR). Syamsul juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 568 juta.
Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyatakan, Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
Ia melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Auliya Rachman oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," ujar Hakim Rosana di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11).
Syamsul juga dijatuhi hukuman berupa denda sebesar Rp 250 juta yang apabila tidak dibayar diganti pidana penjara 90 hari.
"Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 90 hari," tegas dia.
Hakim juga menghukum Syamsul membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 568 juta. Uang itu akan dikembalikan kepada para kepala OPD yang telah menyerahkan iuran THR 2026 sesuai dengan jumlah setoran masing-masing.
Hak Politik Syamsul Dicabut
Hakim juga mencabut hak politik Syamsul selama dua tahun usai pidana pokoknya selesai dijalankan.
"Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," tegas Hakim.
Hakim juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan yakni, perbuatan Syamsul tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah.
"Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama di persidangan," kata hakim.
Mendengar vonis hakim, Syamsul dan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman dan Sekda Sadmoko melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga ratusan juta rupiah. Uang ini digunakan untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR).
Jaksa menyebut, pemerasan ini dilakukan pada rentang Februari-Maret 2026 berhasil mengumpulkan uang hingga Rp 568 juta.
Ratusan juta uang setoran itu didapatkan dari 27 organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka menyetorkan uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 3-100 juta.