Bupati Kudus: Kepala Daerah Itu Jabatan Outsource

Bupati Kudus dalam Public Leader Society. (Foto: Dok. Istimewa)

Bupati Kudus Musthofa Wardoyo berpendapat rakyat merupakan pemegang kuasa penuh dalam pemerintahannya. Sementara jabatan bupati ia ibaratkan hanya sebagai pegawai tidak tetap.

"Bupati itu pegawai outsource, pekerja tidak tetap. Rakyat bisa ganti sesuai keinginannya. Makanya, pelayanan itu menjadi sangat penting," kata Musthofa dalam acara Public Leader Society yang diadakan oleh Departemen Sosiologi Fisip UI, Senin (8/5).

Dalam acara tersebut, Musthofa sempat menceritakan bahwa pemerintahannya menyediakan sejumlah fasilitas bagi publik untuk mempermudah masyarakat memberikan partisipasinya.

"Di Kudus itu, tiap Jumat ada talkshow di radio. Bupati Lapor Rakyat nama acaranya. Kami cerita semua kamajuan dan tantangan yang kami hadapi untuk menjalankan semua program," ujar dia.

Musthofa juga memperkenalkan aplikasi smartphone yang sudah digunakan sejak tahun 2012 kepada akademisi-akademisi UI. Menurut dia, penghasilan pejabat daerah Kudus juga sangat dipengaruhi oleh penilaian publik lewat aplikasi tersebut.

"Aplikasi Menara (Menjalankan Amanah Rakyat) ini bisa memfasilitasi secara real time. Laporan langsung ditanggapi dan rakyat bisa cek. Itu juga menentukan tunjangan kinerja dari pejabat daerah. Kalau kerja benar, Sekda Kudus itu bisa dapat lebih banyak daripada Sekda Provinsi. Sejak tahun 2012, kami sudah jalankan ini," tambah mantan pengusaha ini.

Imam Prasojo menyambut Bupati Kudus. (Foto: Dok. Istimewa)

Di tempat yang sama, Sosiolog Imam B. Prasodjo mengapresiasi terobosan yang sudah dibuat oleh Bupati Kudus. Ia juga mendoakan agar karir kepemimpinan Musthofa meningkat ke jenjang yang lebih tinggi.

"Sekarang, pemilih tidak terlalu lihat partainya, tetapi lihat orang. Kalau ada orang yang baik harus diapresiasi dan naik kelas," kata Imam.