Bupati Lampung Tengah Siap Kooperatif dengan KPK

15 Februari 2018 11:33 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:11 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bupati Lampung Tengah Mustafa  (Foto: Dok. Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Lampung Tengah Mustafa (Foto: Dok. Istimewa)
ADVERTISEMENT
Bupati Lampung Tengah Mustafa sempat ramai dikabarkan ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), malam tadi. Namun KPK menjelaskan tidak ada Mustafa dalam penangkapan terhadap 14 orang dari Lampung dan Jakarta itu.
ADVERTISEMENT
Mustafa yang juga calon gubernur Lampung itu, pagi ini beraktivitas seperti biasa dengan agenda menghadiri apel siaga bersama TNI-Polri.
"Saya saat ini menghadiri apel siaga Polda-TNI menghadapi pilkada di Lampung," kata Mustafa, di Lapangan Saburai Enggal, Bandarlampung, dikutip dari Antara, Kamis (15/1).
Terkait penangkapan 14 orang dalam OTT KPK di Lampung Tengah, Mustafa mengaku sudah mengetahuinya dan siap memberikan keterangan kepada penyidik KPK untuk diperiksa jika dibutuhkan.
Mustafa menyebut, sebagai warga negara dia siap menghadap KPK untuk memberikan keterangan terkait OTT tersebut guna penegakan hukum. Mustafa yang sedang cuti karena mencalonkan diri jadi gubernur Lampung itu, mengakui pada saat OTT dia berada di Jakarta.
Mustafa sedang menengok kerabatnya yang sedang sakit, dan setelah itu menuju Lampung lagi untuk menghadiri apel siaga.
Bupati Lampung Tengah Mustafa (Foto: Dok. Humas Pemkab Lampung Tengah)
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Lampung Tengah Mustafa (Foto: Dok. Humas Pemkab Lampung Tengah)
Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di Lampung Tengah dan Jakarta. "Jadi, kami konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan di Lampung dan di Jakarta. Kami amankan totalnya 14 orang, ada yang di Lampung ada yang di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
ADVERTISEMENT
14 Orang itu terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan ada juga pihak swasta. Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang Rp 1 miliar. Uang itu diduga untuk menyuap DPRD karena Pemkab Lampung Tengah sedang dalam proses peminjaman ke pihak swasta.