BURT DPR Dorong BPK Audit Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 M

9 Mei 2022 14:48
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Anggota Komisi III DPR F-PKS/Wakil Ketua BURT DPR Achmad Dimyati Natakusumah. Foto: Dok. DPR RI
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi III DPR F-PKS/Wakil Ketua BURT DPR Achmad Dimyati Natakusumah. Foto: Dok. DPR RI
ADVERTISEMENT
Pengadaan gorden rumah dinas DPR menjadi sorotan usai dianggarkan oleh Setjen DPR RI dari APBN 2022 dengan pagu mencapai Rp 48 miliar. Ini semakin dipertanyakan publik saat PT Bertiga Mitra Solusi, sebagai penawar tertinggi, memenangkan lelang tender pengadaan gorden tersebut senilai Rp 43,5 miliar.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Dimyati Natakusumah, angkat bicara soal pemenangan tender tersebut. Ia mengatakan akan meminta Inspektorat Utama DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.
"Saya akan minta Inspektorat Utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya," kata Dimyati saat dihubungi, Senin (9/5).
Politikus asal Pandeglang itu akan meminta transparansi pemilihan pemenang lelang pengadaan gorden rumah dinas DPR. BURT akan menentukan kelanjutan pengadaan tersebut setelah dilakukan audit.
"BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang. Dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat," jelas politikus PKS tersebut.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Gorden Baru milik anggota DPR Luqman Hakim. Foto: Dok. Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Gorden Baru milik anggota DPR Luqman Hakim. Foto: Dok. Pribadi
Sebelumnya, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memanggil Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada masa sidang mendatang terkait hal ini. DPR tengah memasuki masa reses sejak 15 Maret lalu dan akan kembali masuk masa sidang pada 17 Mei 2022.
ADVERTISEMENT
"Setelah reses BURT akan panggil Sekjen. Meminta penjelasan Sekjen," kata Agung saat dihubungi, Minggu (8/5).
Setjen DPR RI menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, dengan alokasi set gorden sekitar Rp 90 juta per rumah.
Penganggaran ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena jumlahnya yang fantastis. Beberapa anggota DPR pun sempat meminta anggaran tersebut dikaji ulang.
Namun, tender tetap berlanjut dan PT Bertiga Mitra Solusi terpilih dari 49 peserta tender dengan tawaran Rp 43,5 miliar. PT Bertiga Mitra Solusi menang dari perusahaan yang menawarkan harga lebih rendah seperti Panderman Jaya yang mengajukan Rp 42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri Rp 37,7 miliar.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·