Buruh Perempuan Demo di Depan Istana, Tolak Omnibus Law dan Diskriminasi Pajak

Massa buruh perempuan menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, ratusan buruh dari unsur menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) se-Jabodetabek.

Aksi kali ini membawa aspirasi buruh perempuan terkait regulasi yang selama ini dinilai belum berpihak kepada perempuan.

Ketua Departemen Perempuan FSPMI, Enda Suci Widyaningrum, mengatakan ada beberapa isu yang dibawa buruh perempuan dalam demo kali ini. Yakni soal diskriminasi pajak terhadap perempuan, ancaman omnibus law, serta cuti haid hingga cuti keguguran yang terancam hilang.

Massa buruh perempuan menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

“Tuntutan kami hari ini jelas, pertama kami tolak Omnibus Law (Cipta Kerja). Karena di dalam jelas, ada eksploitasi jam kerja perempuan. Terus kedua, ada potensi akan kehilangan kita cuti haid, cuti melahirkan dan cuti keguguran, yang jelas-jelas itu spesifik banget hak kami perempuan hilang,” ungkap Enda di lokasi, Jumat (6/3).

“Terus yang kedua adalah tolak diskriminasi PPH 21, yang jelas kami di aturannya kami perempuan sudah menikah, kami dihitungnya adalah lajang,” lanjutnya.

Massa buruh perempuan menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Soal PPh 21 telah banyak mendapat penolakan dari kaum buruh sejak lama. Soalnya, dalam aturan tersebut, pajak perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Penyebabnya dalam regulasi itu, perempuan dihitung sendiri, tanpa beban tanggungan anak-anaknya. Sementara, sebaliknya berlaku bagi laki-laki.

Masa FSPMI dan KSPI hari ini direncanakan akan bertemu dengan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Mereka akan menyampaikan aspirasi kaum buruh perempuan.