BW soal Kabar Pemecatan Novel Baswedan dkk: Siasat Tak Jera Gempur KPK

4 Mei 2021 13:42 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto memberikan keterangan pers disela mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto memberikan keterangan pers disela mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto ikut bersuara terkait kabar puluhan pegawai KPK tak lolos seleksi ASN dalam tahap tes wawasan kebangsaan. Nasib para pegawai tersebut belum jelas, tetapi muncul isu bahwa akan ada pemecatan terhadap mereka.
ADVERTISEMENT
Bambang menilai hal macam ini merupakan siasat yang terus berulang untuk menggempur KPK.
"Ada siasat yang tak pernah jeda, begitu khusyuk, kawanan kuasa kegelapan bersekutu dengan koruptor dan jaringannya terus menggempur KPK. Tak hanya itu, kekuatan tanpa batas itu, berupaya untuk 'melumat', melumpuhkan dan bahkan meluluh-lantakkan KPK," kata BW, begitu Bambang disapa, Selasa (4/5).
Siasat yang dimaksud, kata BW, tidak hanya merekrut orang bermasalah yang nir-integritas ke KPK, tetapi juga menundukkan insan KPK yang memiliki integritas.
"Yang mengerikan, kini, batas api kepantasan telah dilanggar. Jika info di media benar, ada indikasi SDM KPK mulai dihabisi. Padahal, insan KPK yang telah teruji berkhidmat pada pertiwi karena telah menggadaikan mata dan bertaruh nyawa untuk memberantas korupsi sepenuh hati," kata BW.
ADVERTISEMENT
"Tapi, justru malah mau disingkirkan semena-mena hanya dengan berbekal hasil tes ala litsus Orde Baru," sambungnya.
Ia pun mengatakan, pegawai-pegawai tersebut saat ini tengah mengusut kasus-kasus besar. Tetapi malam diadang dengan kebijakan yang aneh, seperti isu pemecatan karena hasil tes wawasan kebangsaan.
"Seluruh uraian di atas adalah bagian dari proses yang harus disebut sebagai pembusukan KPK yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur mulai dari revisi UU KPK yang ditolak rakyat di tahun 2019, pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial karena memuat isu nir-integritas hingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan secara absurd," ucapnya.
"Keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Inikah legacy 'terbaik' yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin tapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyalemen itu," sambungnya.
Mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang berjalan meninggalkan ruangan usai menghadiri undangan diskusi di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/12). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

KPK butuh orang-orang tangguh

Mantan pimpinan KPK lainnya Saut Situmorang menilai orang-orang yang dikabarkan hendak dipecat itu sudah teruji. Sehingga, ia mempertanyakan mengapa orang-orang tersebut bisa tak lulus tes wawasan kebangsaan.
ADVERTISEMENT
"Kalau enggak lulus test COVID itu dibuktikan dengan bukti-bukti lab dengan metode tes yang diterima secara ilmiah, hasilnya disampaikan ke pasien. Tidak lulus tes masuk ASN juga analoginya sama harus ada tabulasi tiap orang mengapa seseorang tidak lulus di lembaga yang dia sudah bekerja tahunan di KPK yang KPI-nya sudah terbukti," kata Saut, dihubungi terpisah.
Ia pun berharap tidak ada pihak-pihak yang malah mencari pembenaran atas upaya pemecatan terhadap pegawai-pegawai yang integritasnya sudah teruji itu.
"Orang-orang berintegritas adalah orang yang pasti tidak diragukan 'creating value'-nya di KPK dan negeri ini, jangan cari justifikasi lain untuk melakukan saringan terhadap orang-orang yang memang sudah perform dan 'Tough Guy' dalam penegakan hukum-hukum anti-korupsi, justru orang orang 'Tough Guy' yang diperlukan dalam membuat negeri cepat pulih dari sakit kronis," pungkasnya.
Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Cahya Hardianto Hareffa di Gedung KPK. Foto: Adhim Mugni/kumparan

Tanggapan KPK

Sekjen KPK Cahya H Hareffa menegaskan hasil tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai menjadi ASN belum dibuka. Hasil yang diterima dari BKN pada 27 April 2021 itu masih tersegel rapi di Gedung KPK.
ADVERTISEMENT
Hasil tes tersebut merupakan penilaian terhadap 1.349 pegawai KPK yang telah ikuti tes asesmen. Hasil tes, kata dia, segera dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi.