Cak Imin: Food Estate Terbukti Gagal, Sudah Berhenti

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan usai ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9). Foto: Zamachsyari/kumparan

Wakil Ketua DPR dari PKB Abdullah Muhaimin Iskandar menyebut proyek food estate sebagai proyek gagal. Bacawapres Koalisi Perubahan itu pun membeberkan alasannya.

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensivikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat. Diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Awalnya, Cak Imin ditanya soal harga bahan pokok yang masih mahal saat ini. Dia menilai cara mengatasinya dengan peningkatan produktivitas petani, bukan food estate.

Soal food estate ini, Presiden Jokowi pada Juli 2020 memberikan tugas pada Prabowo untuk menjadi penanggung jawab atau memberikan komando pembuatannya. Proyek itu di lahan seluas 178 ribu hektare di Kalimantan Tengah untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

Menurut Cak Imin proyek tersebut gagal dan sudah dihentikan. Sudah ada penggantinya.

"(Food estate) Sudah berhenti. Makanya ada switch, switch-nya adalah gunakan lahan-lahan rakyat, intensifikasi, di-manage sebagai perusahaan raksasa negara," jelas calon pendamping Anies di 2024 itu.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menhan Prabowo Subianto meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalteng. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Ia menambahkan, untuk produktivitas pangan tak lagi perlu pakai food estate. Namun dengan mendorong petani lebih kreatif.

"Kita harus bergeser ya, produktivitas pangan ini benar-benar harus digerakkan secara masif, bukan melalui food estate tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani," jelas dia.

"Dengan cara apa? Dengan cara pengorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah. Maka pemilik tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin," sambungnya.