Cak Imin: Gubernur Tak Didengar Bupati, Tidak Efektif
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali bicara soal usulan jabatan gubernur dihapus. Ia menilai jabatan tersebut tak efektif.
Menurut Cak Imin, arahan gubernur kerap tak didengar oleh bupati atau wali kota. Oleh karena itu anggaran bagi gubernur menjadi sia-sia.
"Anggaran-anggaran gubernur itu besar tetapi fungsinya hanya menjadi perwakilan perpanjang tangan pemerintah pusat. Nah, terjadi penumpukan di situ," kata Cak Imin kepada wartawan di Kampus Universitas Mataram Lombok NTB, Selasa (31/1).
"Dia punya anggaran sekaligus hanya perwakilan pemerintah pusat. Di sisi yang lain, gubernur ngumpulin bupati sudah tidak didengar karena gubernur ngomong apa aja bahasanya sudah sama," imbuh dia.
Cak Imin melanjutkan, lebih baik jabatan gubernur disamakan dengan jabatan menteri atau dirjen. Artinya, jabatan tersebut lebih bersifat administratif.
"Lebih baik dipanggil menteri. Alasannya tidak efektif sehingga lebih baik posisi gubernur adalah posisi perpanjang tangan pemerintah pusat berarti sifatnya administrator," ungkapnya.
"Kalau sudah administrator nggak usah dipilih langsung. Kalau perlu ndak ada jabatan gubernur, hanya misalnya selevel dirjen atau direktur dari Kementerian Kementerian Dalam Negeri. Misalnya administrator NTB dari pejabat kementerian, sehingga efisien karena ini ya usulan yang agak revolusioner," tambah dia.
Cak Imin yakin ini saat yang tepat untuk mengakhiri pilkada gubernur. Adapun usulan tersebut menurutnya dapat diakomodasi oleh Perppu.
"Momentumnya mengakhiri pilkada untuk gubernur. Nah momentum mengakhiri di 2024. Presiden keluarkan Perppu, DPR menyiapkan undang-undang, efisiensi anggarannya, efisien cara kerjanya, efisien duit lagi-lagi dibuang ke SDM aja. Sudah nggak usah kerja lagi SDM aja kita lebih baik pakai baju yang nggak terlalu bagus, tapi otaknya cemerlang," ujar dia.