Cak Imin Ingin Tunjuk Menteri Keuangan Lulusan Pondok Pesantren

7 Februari 2024 13:55 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri diskusi dengan guru Ma'arif di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri diskusi dengan guru Ma'arif di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
Cawapres 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan ia ingin menunjuk menteri keuangan yang berasal dari pondok dan punya pengalaman menjadi guru.
ADVERTISEMENT
Tujuannya agar Menkeu masa depan ini lebih paham penderitaan guru di Indonesia.
“Maka nek perlu menteri keuangannya itu digolek menteri keuangan sing pernah pengalaman jadi guru. (Maka kalau perlu menteri keuangan itu dicari menteri keuangan yang pernah pengalaman jadi guru),” kata Cak Imin saat menghadiri diskusi dengan guru Ma’arif di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (7/2).
“Jek ngerti penderitannya jek ngerti nyusun anggaran iku lho (masih ngerti penderitaan masih ngerti nyusun anggaran) Kulo malah mikir mugo mugo nek menang menteri keuanganne kudu lulusan pondok (saya malah mikir semoga kalau menang menteri keuangan harus lulusan pondok),” lanjutnya.
Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyapa masyarakat di Lapangan Lugjag Pengatigan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
Lebih lanjut mengenai pernyataannya ini, Cak Imin menjelaskan belum memikirkan sosok tertentu untuk mengisi posisi Menkeu masa depan bilamana AMIN menang Pilpres.
ADVERTISEMENT
“Sebetulnya yang paling penting menteri keuangan itu mesti ngerti betul penderitaan dan prioritas sehingga banyak yang perlu digeser anggarannya kepada hal-hal yang prioritas termasuk anggaran pendidikan ini saya tahu 20 persen pendidikan ini belum tercapai,” kata Cak Imin.
Berdasarkan peraturan undang-undang, negara wajib mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan dari APBN.
Namun dalam praktiknya, Cak Imin menemukan alokasi anggaran ini masih disiasati. Sehingga tidak memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia, khususnya kesejahteraan para tenaga pendidik.
“Karena banyak kegiatan yang diklaim sebagai pendidikan sehingga memenuhi unsur 20 persen, karena itu butuh yang punya visi mengatasi penderitaan guru-guru ini,” katanya.