Cak Imin: Jangan Biarkan Orang Tak Beretika Mengatur Negeri Ini Seenak Udelnya

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, saat gelar Konsolidasi Pemenangan AMIN di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin dalam Pilpres 2024. Dia berharap masyarakat memilih pemimpin yang beretika.

"Perjuangan perubahan ini perjuangan etika nilai juang. Jangan biarkan orang yang tidak punya etika mengatur negeri ini seenak udelnya. Saatnya perubahan," katanya saat menghadiri Konsolidasi Relawan Amin di Hotel 100 Sunset Road, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini tak menyebut siapa sosok yang tak beretika yang dimaksudkan.

Namun, seperti diketahui, Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka sempat dituding tidak beretika saat menyerang Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD soal inflasi hijau.

Pada kesempatan ini, Cak Imin membeberkan ada empat perubahan besar yang dilakukan bila menang, terutama di sektor pertanian.

Yakni, menyediakan pupuk, menghapus program lumbung pangan, mengubah sistem pendidikan ke arah sumber daya manusia yang unggul dan membangun pabrik-pabrik.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Petani adalah penolong negeri wajib hukumnya pemerintah dan negara berterima kasih dan membantu petani untuk maju dan sejahtera," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Cak Imin juga menepis isu intoleran agama yang disematkan pada pasangannya, capres nomor urut 01 Anies Baswedan.

Dia berharap masyarakat tak mudah terhasut isu intoleran agama namun fokus pada upaya perubahan mencapai kesejahteraan.

"Kembali saya tegaskan kepada seluruh masyarakat Bali, fitnah seolah-olah kami dituduh intoleran. Kami perlu jawab, yang intoleran paling berbahaya adalah intoleransi ekonomi, tidak ada keadilan ekonomi," katanya.

"Kekayaan alam raya dikuasai oleh segelintir konglomerat pada zaman Pak Harto. Itu tidak boleh dibiarkan, yang kaya boleh kaya tapi yang miskin harus boleh juga ikut merasakan kekayaan negara dan bangsa kita. Itu yang disebut keadilan," sambungnya.