Cak Imin: Seruan Penolakan Presiden Tidak Netral, Suara Perubahan Makin Nyata
PerbesarPernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024 menuai kritik dari berbagai kalangan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai kritikan yang muncul ini menunjukkan perubahan di tengah rakyat.
"Penolakan terhadap presiden tidak netral dan harus netral menunjukkan suara perubahan nyata dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia," katanya saat menghadiri Silaturahmi dan Konsolidasi Relawan Basra Amin di Hotel 100 Sunset Road, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengaku mendengar sendiri gelombang penolakan atas sikap Jokowi. Cak Imin mempertanyakan Istana yang malah menyebut ucapan Jokowi disalahpahami.
"Kok tiba-tiba presiden enggak mau netral itu loh? Kenapa? Tapi hampir seluruh rakyat protes presiden harus tetap netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Betul?," katanya disambut riuh pendukungnya.
"Semua protes dan kemudian Istana menyampaikan pernyataan Presiden disalahpahami. Kata Istana, pernyataan Presiden disalahpahami. Komentar sampeyan apa? Weee...Weee," katanya.
Cak Imin menegaskan, suara yang datang dari hati rakyat tak bakal bisa ditutupi dan dibendung oleh siapa pun.
"Insyaallah suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Insyaallah perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun," katanya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan. Menurut dia Jokowi sudah memenuhi Pasal 7a UUD 1945 terkait syarat pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
Bivitri menjelaskan sikap Jokowi yang menunjukkan berpihak terhadap paslon tertentu merupakan perbuatan tercela. Sebab ia dinilai telah melanggar UU Pemilu.
"Dalam Pasal 282, 283 bahwa pejabat negara itu tidak boleh melakukan tindakan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta selama kampanye. Jadi sudah melanggar belum? Sudah. Jadi apakah itu bisa dorong sampai pemakzulan? Menurut saya bisa," ujar Bivitri, saat diskusi bersama PBHI, Kamis (25/1).
Pernyataan Jokowi soal memihak
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan secara terang-terangan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak.
"Presiden itu boleh, loh, kampanye. Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," ujar Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
Hal itu disampaikan Jokowi di samping Prabowo Subianto yang merupakan Menhan sekaligus Capres 02.
Jokowi tak menyampaikan secara gamblang ke mana dia akan memihak. Dia malah bertanya balik ke wartawan.
"Itu yang saya mau tanya. Memihak ndak?" tambah Jokowi.
Jokowi memang diasosiasikan mendukung Prabowo. Terlebih, putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, kini jadi cawapres Prabowo. Putra ketiganya, Kaesang Pangarep, jadi Ketum PSI yang juga jadi salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran.