Cak Imin soal Keracunan Massal MBG: Saya Minta BGN Selesaikan Masalah
PerbesarKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar diminta tanggapan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi sorotan setelah dilaporkan menimbulkan kasus keracunan massal di Bandung Barat, Garut hingga Banggai.
Cak Imin menuturkan, masalah keracunan MBG ini harus segera dievaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat mengusut masalah ini.
“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, semua hal itu harus dijadikan pembenahan. Saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” ujar Cak Imin di Jakarta, Rabu (24/9).
Cak Imin menambahkan, Fraksi PKB di DPR akan mengkaji pelaksanaan program MBG.
“Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada lagi yang keracunan,” tegasnya.
Belum Tahu MBG Akan Disetop
Meski begitu, Menko Pemberdayaan Masyarakat ini memastikan tidak ada rencana penyetopan program MBG.
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada,” katanya.
Sementara terkait kemungkinan adanya SOP baru atau perbaikan teknis dalam program MBG, ia menyerahkan sepenuhnya kepada instansi terkait. Begitu pun soal wacana agar MBG lebih baik dikelola orang tua murid.
“Itu bukan koordinasi bidang saya. Tapi intinya kami mendukung perbaikan pelaksanaan dan penyelesaian problem dengan cepat,” ujarnya.
“Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu. Kami tidak memiliki kewenangan,” pungkasnya.
Pemicu Keracunan
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi pola produksi di dapur SPPG di seluruh wilayah. Setiap dapur SPPG khususnya yang baru beroperasi diinstruksikan tidak memproduksi menu dalam jumlah banyak.
"Jadi saya kan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Memang untuk awal-awal baiknya 2 sekolah dulu, 3 sekolah dulu, sampai terbiasa seperti itu, dan sepertinya yang lagi SPPG ini (Cipari) dia berusaha untuk dalam jumlah besar di awal. Jadi itu ada kesalahan teknis," ujar Dadan.
Dadan juga meminta menu makanan untuk program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu diproses tidak lebih dari 4 jam.