Cak Imin soal Pilbup Serang Diulang: Jadi Pelajaran, Pejabat Harus Hati-hati

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ ANTARA FOTO

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengulang Pilkada Serang.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan masif terkait Pilbup Serang.

Salah satu pertimbangannya, ada serangkaian bukti dan fakta hukum terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Yandri selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal selaku pejabat yang mengundang maupun tamu undangan dalam aktivitas dukungan terhadap pasangan nomor urut 02 yakni calon bupatinya adalah istri Yandri sendiri.

“Jadi pelajaran penting ya agar hati-hati sebagai pejabat publik,” kata Cak Imin saat ditemui di pelantikan DPP Perempuan Bangsa, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).

Cak Imin meminta agar pemungutan suara ulang di Serang dipersiapkan dengan baik sebagaimana hasil putusan MK.

“Ya sudah diputuskan oleh MK tentu harus kita taati. Karena itu ya persiapkan dengan baik pelaksanaan pemilu ulang,” kata Ketum PKB itu.

Ratu Zakiyah, istri Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto, daftar PIlbup Serang bareng Najib Hamas di KPU Serang, Kamis (29/8/2024). Foto: kumparan

Putusan pelaksanaan pilkada ulang di Serang tertuang dalam Sidang Pengucapan Putusan perselisihan hasil pemilihan umum bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang untuk Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Mahkamah menyampaikan, merupakan fakta hukum bahwa Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2.

Yandri dan Ratu terbukti pernah hadir dalam rapat kerja cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024.

Dalam acara tersebut, Mahkamah mengacu kesaksian para saksi dan menemukan fakta adanya dukungan para kepala desa terhadap pasangan calon nomor urut 2 di mana Sekretaris DPC APDESI Kabupaten Serang mengakui bahwa setelah acara Rakercab tersebut, ia berkoordinasi dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2.

Atas dasar itu, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pilkada ulang di seluruh TPS Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah," kata Hakim Suhartoyo, Senin (24/2).