Cak Imin Usul Dalam Waktu Dekat Pilgub Dihapus: Melelahkan

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara 10 Tahun Forum Pemred, Jumat (5/8/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta dalam jangka waktu dekat agar pemilihan gubernur (pilgub) dihapuskan terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara Ijtima Ulama Jakarta di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis (2/2).

"[Penghapusan jabatan gubernur] Bertahap, Pilgub dulu, jangka pendeknya Pilgub, karena melelahkan. Tiga Pilpres, Pilgub, Pilkada, kabupaten/kota, cukup atas dan bawah, tengah enggak usah. Atas pilpres, di bawah itu Pilwalkot, Pilgub enggak usah," kata Cak Imin.

Cak Imin setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta usulannya dikaji secara mendalam. Dia mengatakan, jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung.

"Tidak sebanding dengan lelahnya Pilkada secara langsung. Baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktik-praktik pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat," ucapnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan, yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu, Dia melanjutkan, kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD.

"Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden, atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat," terang dia.

Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta agar usulan penghapusan pilgub dapat segera dilaksanakan.

"[Penghapusan pilgub] Ya kalau bisa 2024," tandas dia.

Presiden Jokowi merespons soal usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal menghapus jabatan gubernur. Jokowi mengatakan semua pihak bisa memberikan usulan, tetapi perlu disertai dengan kajian.

Jokowi mengatakan, hal yang perlu dikaji masalah efisiensi kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, terutama ke tingkat bupati atau wali kota, jika jabatan gubernur dihapus.

"Perlu semua kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung," kata Jokowi usai memantau harga sembako di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).