Calon Deputi Penindakan-Direktur Penuntutan KPK Mengerucut 3 Nama, Siapa Saja?

Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock

KPK saat ini tengah membuka seleksi untuk sejumlah jabatan pimpinan madya dan pimpinan pratama. Dua posisi di antaranya, terkait dengan bidang penindakan di lembaga antirasuah.

Dilihat dari laman KPK, terdapat empat posisi yang tengah membuka seleksi, yakni: Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; Deputi Bidang Informasi dan Data; Direktur Penuntutan; dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.

Dari banyaknya calon yang mendaftar, kini kandidat dari masing-masing posisi sudah mengerucut menjadi tiga besar. Siapa saja?

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi

Saat ini, Kumbul menjabat sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK.

Sebelum bertugas di KPK, Kumbul beberapa kali menempati jabatan strategis di kepolisian, termasuk menjadi Ditresnarkoba Polda Sumbar.

Rudi adalah calon yang berasal dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Rudi sudah melalang buana di dunia jaksa.

Rudi beberapa kali dia dipercaya menjadi Kajari di sejumlah daerah. Terbaru dan masih dijabatnya saat ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau.

Rudi Setiawan berasal dari Polri. Dia saat menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Politik Polri dengan pangkat Irjen. Irjen Rudi Rudi ialah polisi lulusan Akpol 1993. Dia berpengalaman dalam bidang reserse. Dia beberapa kali menjabat sebagai Kapolres di sejumlah daerah, mulai dari Indramayu, Metro Bekasi, hingga Kapolrestabes Surabaya.

Irjen Rudi pernah bertugas di Dirreskrimsus Polda Lampung dan Polda Sumsel. Di dua tempat tersebut juga Irjen Rudi diangkat sebagai Wakapolda. Dalam tes makalah/policy brief seleksi KPK, Irjen Rudi mendapatkan nilai tertinggi dengan 85,54.

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Direktur Penuntutan

Bima adalah mantan Kajari Jakarta Pusat. Sekarang menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Jawa Barat.

Di Kejaksaan, Bima memang kerap menangani kasus-kasus pidana khusus, yakni tindak pidana korupsi. Ia pernah menjabat Kasubdit Tipikor dan TPPU pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Diah juga merupakan insan Adhyaksa. Dia beberapa kali menempati posisi strategis, termasuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri, dari Kejari Gianyar hingga Lamongan.

Saat ini, Diah tercatat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Eri Satriana saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP. Dia juga orang Kejaksaan yang bertugas di BPKP.

Sebelum di BPKP, Eri sempat beberapa kali bertugas di daerah, termasuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone.

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Deputi Bidang Informasi dan Data

Eko berasal dari internal KPK. Dia saat ini menjabat sebagai plt Deputi Bidang Informasi dan Data KPK.

Iwan bersal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada Mei 2023, dia dilantik sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP.

Dian berasal dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi di BPIP.

Tugasnya di posisi tersebut yakni melaksanakan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I

David berasal dari internal KPK. David ini sempat menempati sejumlah posisi di KPK seperti di direktorat LHKPN hingga fungsional di Direktorat Penuntutan. Saat ini dia bekerja sebagai spesialis pelacakan aset madya di Deputi Penindakan.

Edi berasal dari internal KPK. Dia pernah menjabat sebagai spesialis pemeriksa gratifikasi utama. Sekarang jabatan dia adalah spesialis Koordinasi dan Supervisi Utama di Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

Rini berasal dari Kejaksaan. Rini yang berkarier sebagai jaksa ini pernah menempati sejumlah posisi strategis. Dia bahkan sempat menjadi JPU di KPK. Setelah dari KPK, dia pernah ditugaskan sebagai Kajari Indragiri Hilir, Riau, sebelum menepati jabatannya yang sekarang sebagai Kajari Sukoharjo.

Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," demikian tertera dalam dokumen pengumuman seleksi yang ditandatangani oleh Koordinator Ketua Tim Pansel, Supranawa Yusuf, Jumat (22/9).

Setelah tiga besar ini, nantinya akan dipilih satu di antara mereka yang akan menempati posisi masing-masing dalam jabatan di KPK tersebut.