Capim KPK Alamsyah Saragih Bicara 3 Tingkatan Tindak Pidana Korupsi

Capim KPK, Ahmad Alamsyah Saragih. Foto: Jonathan Devin/kumparan

Calon pimpinan (Capim) KPK Ahmad Alamsyah Saragih memaparkan tiga level tindak pidana korupsi, mulai dari tingkatan yang ringan hingga kompleks.

Hal itu disampaikannya saat menjalani fit and proper test Capim KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa (19/11).

Mantan anggota Ombudsman RI itu menyebut level tindak pidana korupsi yang paling bawah yakni dilakukan saat seseorang yang ingin bertahan hidup.

"Level of corruption itu kan ada yang orang bertahan hidup, ini dibilang Pak Bambang tadi, gaji kecil, anak sakit," kata dia di hadapan Komisi III DPR RI, Selasa (19/11).

"Gampang sekali kalau mau menangani yang kayak gitu, tapi, kan, apa manfaatnya? Bahkan saya melihat ya kasihan kalau harus ditindak," jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, untuk level berikutnya yakni orang yang melakukan korupsi karena tamak dan serakah.

"Level yang kedua ada yang greedy. Kalau yang greedy ya suka tidak suka ya harus dilakukan penanganan seperti yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum," papar dia.

Terakhir, yakni tingkatan yang lebih kompleks. Level ini, kata dia, tak bisa ditindak oleh KPK sendirian.

"Yang ketiga, yang by system dilakukan. Ini jauh lebih kompleks lagi, tidak bisa dilakukan hanya oleh KPK sendiri. Suka tidak suka dia harus kerja sama," ucap dia.

Kerja sama itu misalnya bisa dilakukan dengan lembaga negara lain, seperti PPATK dan BIN.

"Kalau sistemnya sudah menyangkut sistem global, apakah KPK bisa kerja sendiri? Suka tidak suka harus bekerja sama dengan PPATK, bisa bekerja sama dengan BIN," terangnya.

"Saya tidak membayangkan kalau mau menangani korupsi yang sudah lebih besar ini yang mungkin real betul-betul ratusan triliun, dilakukan oleh KPK yang institusinya berpikir dia bisa melakukan tanpa proses koordinasi dengan banyak instansi yang lain," imbuh dia.

Capim KPK Ahmad Alamsyah Saragih menjalani fit and proper test di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Lebih lanjut, Alamsyah menekankan bahwa KPK juga bisa bekerja sama dalam mengusut korupsi yang melibatkan perusahaan asing.

"Selama ini kan fokus kita juga membayangkan bahwa praktik korupsi itu sebenarnya sumbernya bisa lari hanya oleh pejabat, oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia," ucapnya.

"Pernahkah kita deteksi bagaimana konsorsium-konsorsium asing ini mendorong sebuah proses yang merugikan? Berapa uang yang mereka peroleh? Saya berpikir KPK bisa masuk sampai ke sana," sambung dia.

Menurutnya, langkah tersebut mungkin saja dikritik oleh sebagian pihak. Tapi, hal itu justru bisa dijadikan alat negosiasi dengan perusahaan asing itu untuk didukung mengusut tindak pidana korupsi.

"Beberapa mungkin akan mengkritik apakah ini tidak mengganggu hubungan kita dengan negara asal? Ya tidak ada masalah," tutur dia.

"Justru mungkin ini bisa dijadikan alat negosiasi kepada mereka untuk mendapatkan dukungan-dukungan yang lain," pungkasnya.