Capres-Cawapres Sebaiknya Mundur dari Jabatan, Cegah Mobilisasi Aparat

Menhan Prabowo Subianto saat sambangi Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Para capres-cawapres yang masih memegang jabatan publik saat ini didesak untuk mundur. Secara aturan memang tidak ada kewajiban itu, tapi capres-cawapres mundur dari jabatan bisa memberi pendidikan politik yang baik ke depan.

"Secara politis suka atau tidak, sesungguhnya jika Prabowo dan Mahfud mundur, ini pembelajaran/preseden baik bagi capres-cawapres di masa depan yang kelak akan bertarung karena meminimalkan risiko pengunaan instrumen kekuasaan atau mobilisasi aparat secara langsung atau tidak," kata Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, di Jakarta, Kamis (26/10).

Saat ini, Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menhan, dan Muhaimin Iskandar menjabat Wakil Ketua DPR. Lalu, masih ada Gibran Rakabuming Raka yang juga masih Wali Kota Solo.

"Secara sosiologis penting agar publik juga ikut terdidik secara politik tentang bagaimana seharusnya pengelolaan kekuasaan/pemerintahan yang baik dan serta bersih (good and clean governance)," tambah dia.

Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka usai mendaftarkan pencalonannya sebagai calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Terlepas dari dua faktor itu, Agung mengatakan secara aturan hukum para capres-cawapres tidak perlu mundur. Namun, langkah Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, mundur dari jabatan Wamen BUMN patut jadi contoh.

"Secara yuridis, aturan bagi capres atau cawapres yang masih menjabat untuk mundur tak ada karena memang dibolehkan oleh KPU. Artinya, mundurnya Rosan adalah sebentuk komitmen etik agar fokus sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran," ucap dia.