Cara Ganjar Hindari Suap Ketok Palu: Tempatkan KPK, Pembahasan APBD Lancar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai rapat penanganan COVID-19. Foto: Dok. Istimewa

Kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda) kerap kali terkait pembahasan APBD. Seperti yang pernah terjadi di Sumut, Jambi, dan Kota Malang, kepala daerah menyuap pihak DPRD demi memuluskan pengesahan APBD.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tak menampik adanya praktik rasuah semacam itu. Namun ia memastikan praktik korupsi yang dikenal sebagai suap 'ketok palu' tak terjadi di Jateng.

"Kalau tadi disampaikan pengesahan pertanggungjawaban APBD yang dulu nyogok, maaf, Pak, enggak ada lagi itu (suap ketok palu), lebih baik kita berkelahi saja daripada soal seperti itu," kata Ganjar di acara peluncuran Stranas PK 2021-2022 secara virtual, Selasa (13/4).

Ganjar bercerita, apabila pembahasan anggaran dengan DPRD Jateng mengalami kebuntuan atau deadlock, penempatan petugas KPK bisa menjadi solusi. Sehingga pembahasan anggaran yang awalnya buntu, kata Ganjar, bisa lancar karena kehadiran KPK.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai acara Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Jateng periode 2019-2025 di Komplek Gubenuran, Jalan Pahlawan, Semarang. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

"Terima kasih beberapa kali saya pinjam KPK untuk nungguin. Jadi strategi kita simpel, ketika terjadi deadlock untuk berkomunikasi soal anggaran yang rumit sekali, libatkan banyak pihak, kita minta izin Pak Firli (Ketua KPK), dengan duduknya KPK mendampingi ternyata semua proses itu berjalan dengan lancar," ucap Ganjar.

Ganjar pun mengatakan, pembahasan anggaran yang biasanya alot dan rumit bisa selesai dengan lancar, tanpa ada praktik rasuah yang terjadi. Semua, kata Ganjar, bisa diselesaikan di 'atas meja'.

"Karena saya sampaikan ada KPK di sini ingin melihat, maka prosesnya tidak ada lagi di bawah meja, tidak ada lagi di bawah taplak, sehingga semua bisa dilihat di atas meja," ucapnya.

Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung upaya pencegahan korupsi yang efektif. Ia menyebut sudah seharusnya praktik-praktik baik pencegahan korupsi di daerah diakomodasi pemerintah pusat dan diterapkan secara nasional.

Ganjar juga mengapresiasi program KPK soal penyuluh antikorupsi yang berjalan baik. Menurutnya program itu sangat bagus, karena penyuluh bisa menularkan semangat antikorupsi secara langsung di masyarakat.

"Penyuluh antikorupsi alhamdulillah beberapa kali pelatihan dan pendampingan dari KPK jalan. Kenapa penyuluh antikorupsi ini penting? dan ini jadi bagian seleksi ASN-ASN yang bisa libatkan masyarakat yang memiliki integritas, sehingga mereka jadi virus yang kita suntikan seperti vaksinasi ke dalam sistem yang harus berubah dalam jangka panjang," pungkasnya.