Cara Pandang Jokowi dan Prabowo soal Hubungan Internasional

kumparanNEWSverified-green

comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Capres no urut 01, Joko Widodo dan Capres no urut 02, Prabowo Subianto saat Debat Ke IV Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Capres no urut 01, Joko Widodo dan Capres no urut 02, Prabowo Subianto saat Debat Ke IV Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Capres 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto memiliki perbedaan pandangan terkait hubungan internasional. Hal tersebut terungkap dari jalannya debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Mulai dari visi misi, Jokowi dan Prabowo memiliki perbedaan pandangan. Jokowi kembali menekankan prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Selain itu, Jokowi menginginkan Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia.

"Kita tahu situasi dunia penuh ketidakpastian, multilateralisme semakin dilemahkan, proteksionisme semakin meningkat," papar Jokowi.

"Indonesia harus berdiri kuat, bermartabat dan tetap jalankan politik luar negeri bebas aktif. Bebas jalankan kepentingan nasional dan aktif ikut perdamaian dunia," tambahnya.

Sementara, Prabowo mengatakan jika ia terpilih, pemerintahannya siap merangkul seluruh negara di dunia untuk bermitra dengan Indonesia. Ia akan menjalin hubungan dengan semua negara dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Di bidang hubungan internasional kita menganut 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan baik dengan semua negara, dengan semua kekuatan di seluruh dunia, kita akan baik," sebut Prabowo.

Berikut rangkuman pandangan Jokowi dan Prabowo terkait hubungan internasional:

  • Jokowi

Capres no urut 01, Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat Debat Ke IV Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jokowi menilai predikat tersebut merupakan sebuah kekuatan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum internasional," ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, fakta tersebut belum banyak diketahui dunia. Meski demikian, dengan memiliki penduduk Muslim terbesar dunia RI banyak dipercaya untuk menyelesaikan masalah dunia.

Jokowi memberi contoh Indonesia merupakan negara yang diberi mandat untuk membantu penyelesaian persoalan di negara bagian Rakhine di Myanmar dan konflik Afghanistan.

Terkait diplomasi yang ditanyakan panelis, Jokowi menjelaskan saat ini Indonesia telah memiliki diplomat-diplomat yang pintar. Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan beberapa kerja sama perdagangan bebas dengan negara lain seperti yang baru saja terealisasi bersama Australia Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

“Kita memiliki diplomat yang sangat pintar dan CEPA dan skop yang lebih luas investasi yang ada kita juga dengan Australia produk kita bisa masuk ke sana,” katanya.

  • Prabowo

Capres no urut 02, Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat Debat Ke IV Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Prabowo menilai dalam urusan pergaulan internasional, saat ini Indonesia tidak dihormati di ASEAN. Bahkan, tak cuma di ASEAN, di dunia secara luas Indonesia juga tak dihormati.

"Kita tidak terlalu dihormati di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia itu selalu utang banyak, mata uang lemah, impor makan, negara agraris impor makanan luar biasa, di mana kita dihormati?" jelas Prabowo.

Permasalahan itu, menurut Prabowo terjadi lantaran Indonesia tak bisa memanfaatkan potensi dalam negeri. Dia pun berjanji jika terpilih menjadi presiden akan sekuat tenaga mensejahterakan Indonesia. Serta, Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang dihormati.

Kemudian, saat menjawab pertanyaan panelis tentang diplomasi, Prabowo menilai dalam menjalin hubungan dengan negara asing atau berdiplomasi sebuah negara harus mementingkan kepentingan nasional (core interest). Salah satu upaya untuk memprioritaskan yaitu dengan memberikan perhatian lebih, khususnya di kawasan daerah pinggiran.

“Ujungnya diplomasi itu harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara. Kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy hanya begitu begitu saja,” katanya.

Prabowo pada debat ini juga berkesempatan menjawab pertanyaan dari Jokowi soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis muslim Rohingnya di negara bagian Rakhine. Ia mengutuk konflik yang terjadi di Rakhine.

Ketum Gerindra itu mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan dengan mengingatkan pemerintah Myanmar untuk menyudahi konflik. Meski begitu, Prabowo mengatakan lebih baik pemerintah Indonesia menaruh konsentrasi utamanya kepada masyarakat Indonesia yang menurutnya masih banyak yang miskin.

"Tapi sekali lagi, bobot kita selalu akan dinilai kalau kita tidak bisa mengurus rakyat kita sendiri, kalau di Indonesia masih banyak yang lapar dan miskin, kok kita mau ngajarin orang lain," tutup Prabowo.