Cara Tak Biasa Bupati Jember Benahi Data Kemiskinan Jadi Referensi Baru
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarBupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, melakukan cara yang tidak biasa dalam membenahi data kemiskinan.
Pada awalnya, dia menaruh keraguan terhadap validitas data yang tersaji di atas kertas dengan kondisi sebenarnya.
Gus Fawait pun ingin beban pikirannya segera terjawab. Lantas, muncul ide pengerahan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan pemeriksaan faktual.
Berbekal panduan dan petunjuk teknis yang disusun tim bentukan Gus Fawait, sekitar 20 ribu ASN wajib datang ke rumah-rumah warga miskin.
Mereka wajib melihat mengobservasi kondisi tempat tujuan, memverifikasi langsung data warga, dan melaporkan hasil temuannya dalam bentuk dokumentasi.
Selama kegiatan berlangsung satu bulan dalam rentang waktu 17 April hingga 17 Mei 2026 lalu banyak pihak yang menyoal cara tersebut. Sebab, pengerahan ASN bersifat pengabdian tanpa ada imbalan.
Namun, Gus Fawait membuktikan hasilnya. Terungkap fakta bahwa ada 16.766 warga sudah meninggal dunia, tapi masih tercatat hidup di data kemiskinan.
Ditambah lagi temuan sebanyak 10.703 warga yang berdomisili di luar daerah. Namun, ribuan orang-orang tersebut selama ini dinyatakan sebagai warga miskin Jember.
Rangkaian kisah dari Jember mengemuka dalam forum nasional bertajuk 'Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan' yang digelar oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5).
Forum tersebut turut dihadiri langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan 14 pemerintah daerah.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule sampai terpukau sehingga memuji langkah Gus Fawait. Menurutnya, terobosan yang demikian bisa menjadi rujukan baru bagi seluruh daerah di Indonesia.
"Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak," ujar Iwan Sumule.
Ia berpandangan, problem yang perlu diurai dalam upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya besarnya angka kemiskinan, tetapi juga validitas data dan tumpang tindih program bantuan.
Iwan Sumule menilai, langkah tidak biasa Gus Fawait di Jember relevan dengan arah kepentingan nasional. Terutama menyangkut penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta ketepatan sasaran program bantuan sosial.
"Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 tercatat 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Target pemerintah sampai tahun 2029 adalah 4,5-5 persen," ulas Iwan Sumule.
BP Taskin berharap mendapat dukungan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat dengan daerah yang efektif. Integrasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
"Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat miskin," tutur Iwan Sumule.
Sedangkan, Gus Fawait mengakui persoalan kemiskinan sebagai prioritas kerjanya. Angka kemiskinan Jember turun dari 9,01 persen menjadi 8,67 persen pada 2025.
Kendati secara absolut jumlah penduduk miskin di Jember sebanyak 216 ribu jiwa masih menjadi yang terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur.
"Kami sadar pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang akurat. Kalau dulu banyak data dan sering membingungkan, tapi sekarang DTSEN menjadi acuan utama pemerintah daerah," paparnya.
Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin. Langkah itu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
"Kami tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan sekaligus karena ada keterbatasan anggaran. Maka data harus dipertajam untuk mengetahui mana yang bisa ditangani daerah dan mana yang perlu dukungan pusat," imbuhnya.
Kategori Desil 1 di Jember terdapat sekitar 97.060 data sasaran prioritas yang 98 persen di antaranya telah tervalidasi dan terverifikasi.