Catatan Amnesty International Terhadap Komitmen Penegakan HAM Para Capres

Ketiga capres foto bersama usai debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

KPU telah melaksanakan debat pilpres perdana dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga pada Selasa (12/12) malam.

LSM Amnesty International Indonesia menyoroti gagasan dan komitmen para capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terkait isu penanganan HAM.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut komitmen para capres dalam penegakan HAM bisa dipahami. Namun,jangan sampai komitmen mereka hanya jadi janji belaka.

“Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” kata Usman dalam keterangannya, Rabu (13/12).

Anggota KPU August Mellaz menerima audiensi sekaligus petisi dari Amnesty International Indonesia terkait isu HAM dalam debat capres-cawapres mendatang. Audiensi dilakukan di Media Centre KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Catatan pertama dari Amnesty kepada pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto yang menyatakan permasalahan di Papua itu sulit diatasi karena ada separatis hingga campur tangan asing.

“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhannas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” ungkapnya.

Selain isu Papua, Usman juga mendorong agar capres memuat gagasan dari penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya seperti kasus Kanjuruhan, KM 50 hingga kematian Harun Al-Rasyid yang tidak tuntas akibat lemahnya dukungan negara kepada Komnas HAM.

“Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga,” kata dia.

Capres bersalaman usai debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Usman juga mencatat gagasan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo masih dipertanyakan bagaimana komitmennya ke depan.

Ia mendorong capres yang terpilih nantinya harus membuat kebijakan nyata dalam mengatasi permasalahan tersebut.

“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya,” ujarnya.

“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia,” tutup dia.