Catatan Eks Penyidik KPK soal Pasal Korupsi di KUHP Baru

Aktvis dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai dengan cara "Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat" terkait mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang di DPR, Jakarta, Selasa (6/11/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Direktur Akademi Antikorupsi IM57+ Institute Budi Agung Nugroho, menyoroti pasal terkait tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada Selasa (6/12) lalu.

Mantan penyidik KPK ini menyebut, pasal korupsi dalam KUHP baru hanya copy paste dari Undang-Undang Tipikor yang sudah ada. Perbedaannya ada pada kategori hukuman yang menjadi lebih rendah.

"Ada 5 pasal tipikor yang masuk ke KUHP. Kalau kita melihat dari KUHP yang saya terima hanya 2 jenis korupsi yaitu merugikan keuangan negara dan suap. Kalau kita melihat statistik merugikan keuangan negara dan suap itu adalah modus korupsi paling sering ditindak," kata Budi dalam Forum Diskusi Salemba, Sabtu (10/12)

Budi menyoroti hukuman penjara minimum bagi koruptor yang menjadi lebih kecil di KUHP. Begitu juga dengan denda minimum yang menjadi jauh lebih sedikit.

"Kalau kita lihat di Pasal 2 (UU Tipikor) yang diabsorpsi di Pasal 603 KUHP, di sana di Pasal 2 itu ada minimal pidana penjara paling singkat 4 tahun. Di pasal 603 menjadi paling singkat 2 tahun," kata Budi.

Tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh masuk ke dalam mobil tahanan KPK usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menurutnya, hukuman 2 tahun bagi koruptor selama ini sebenarnya sudah pernah beberapa kali dilakukan oleh hakim dalam beberapa kasus.

"Memang ini sebetulnya kalau teman-teman juga memperhatikan ada perkara-perkara yang ditangani oleh KPK yang diancam dikenakan Pasal 2, tetapi oleh majelis hakim diputus 2 tahun itu juga banyak," ujarnya.

Sementara terkait denda, Budi menyoroti berkurangnya denda paling sedikit bagi koruptor yang turun hingga 19 kali lipat dalam KUHP baru.

"Kalau kita lihat denda untuk Pasal 2 paling sedikit 200 juta. Nah Pasal 603 (KUHP) paling jauh kategori 2 yakni 10 juta. Walaupun paling banyak cukup tinggi, tetapi sebetulnya yang paling negotiable-nya yang paling sedikit. Paling sedikit pidana penjara dan paling sedikit dendanya," kata Budi.

"Catatan selanjutnya berkenaan dengan Pasal 2 (UU Tipikor) yang mengatur tentang dalam keadaan tertentu dapat dipidana mati. Apakah otomatis tidak berlaku karena pasal ini sudah diabsorpsi di KUHP," sambung Budi.

Massa Demo Tolak RKUHP Tiba, Bentangkan Poster Penolakan RKUHP. Foto: Ananta Erlangga/kumparan

Sementara itu, pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Fajri Nursyamsi, menyoroti empat hal dalam KUHP baru yang bisa menimbulkan potensi korupsi.

"Ketentuan (KUHP) cenderung menghasilkan konflik kepentingan. Jadi ketika ketentuan itu menghasilkan atau dijalankan dalam sebuah jabatan yang berpotensi konflik kepentingan, di situlah kemudian nantinya potensi korupsi bisa muncul," ujar Fajri dalam kesempatan yang sama.

"Yang kedua, proses pembentukannya nggak transparan. Yang ketiga, sanksi terlalu ringan. Yang keempat, ketentuan yang cenderung saling bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian hukum," sambungnya.

Fajri sepakat bahwa sanksi koruptor menjadi lebih ringan dalam KUHP. Ia juga menyoroti bahwa pembuatan KUHP ini tidak transparan dan tidak melibatkan publik.

"Berikutnya sanksi terlalu ringan di pasal tentang tipikor, hukuman diturunkan dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Ini jadi poin sanksi terlalu ringan di mana pilihan penjatuhan hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan," ucapnya.