Catatan Komisi X Bila UN Diadakan Lagi: Evaluasi Berkala, Cegah Kebocoran Soal

Siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Pengadilan mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di Ruang Kelas 0023, Tarumanagar, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (22/4/2019). Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan catatan terkait rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengadakan kembali Ujian Nasional atau UN.

Menurutnya, bila UN akan kembali diadakan, perlu evaluasi secara berkala. Selain itu, masalah kebocoran soal UN yang marak terjadi harus diantisipasi.

“Kami juga menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas UN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional,” kata Hetifah dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (2/1).

“Pemerintah juga harus memastikan distribusi soal berjalan lancar, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta mengatasi isu kebocoran soal yang sering terjadi,” sambungnya.

Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudin menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara Demo Day Perempuan Inovasi 2024, di Westin Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Politikus Golkar ini menyoroti bagaimana UN kerap membawa tekanan psikologis kepada siswa dan orang tua. Sehingga jika UN kembali diberlakukan, perlu adanya pendamping yang dapat membantu siswa dalam menghadapi rasa cemas.

“Mengingat pengalaman sebelumnya, UN kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa bahkan orang tua. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi UN tanpa rasa cemas berlebihan,” jelasnya.

Hetifah mengingatkan apabila konsep UN akan diubah, Kemendikdasmen harus memerhatikan kebutuhan masyarakat dan juga lingkungan pendidikan.

“Kebijakan (ujian baru) ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN tanpa dasar yang jelas,” kata dia.

Mendikdasmen Siapkan Sistem Baru dalam UN

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengaku telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UN.

Mu'ti mengatakan, sistem UN tahun ini akan dilakukan perubahan. Salah satunya, hanya dapat diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang telah berakreditasi. Meskipun begitu, dia tidak merinci standar akreditasi tersebut.

"Yang pertama kami tegaskan bahwa yang menjadi penyelenggara ujian itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi itu tidak bisa menjadi penyelenggara ujian nasional," ujar Mu'ti.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sejak awal, ujian nasional telah melalui berbagai evaluasi dan perubahan nama. Terakhir, ujian nasional dinamakan Assessment Nasional (AN) yang hanya digunakan sebagai sampling dan bukan penentu kelulusan.

"Assessment Nasional berbasis komputer itu yang itu bentuknya sampling dan tidak menjadi penentu kelulusan. Nah, sekarang kan dinilai oleh banyak pihak itu belum memadai," tutur Mu’ti.

"Misalnya waktu kami ketemu dengan tim seleksi nasional masuk perguruan tinggi mereka memerlukan hasil belajar yang sifatnya individual. Sementara AN itu kan sifatnya sampling. Sehingga apa yang dicapai oleh suatu satuan pendidikan melalui perwakilan murid-muridnya yang di sampling itu dianggap sebagai nilai dari sekolah itu," sambungnya.

Mu'ti telah mengkaji perihal kelulusan yang berstandarisasi nilai rapor. Dia mengatakan, hal tersebut banyak dikeluhkan masyarakat sebab guru bersikap objektif dalam menilai. Ia memastikan untuk ujian nasional tahun ajaran mendatang, akan menggunakan sistem yang berbeda dari sebelumnya.