Catatan LaporCovid-19 soal PTM: Vaksinasi Pelajar-Guru Rendah, Prokes Dilanggar
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarPembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah PPKM Level 1-3 sudah berjalan lebih dari sebulan sejak akhir Agustus lalu. Seiring dengan terus melandainya kasus di Tanah Air, maka sekolah juga kembali dibuka.
Para siswa yang sudah begitu lama mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring sejak awal pandemi tahun 2020 lalu akhirnya bisa kembali belajar tatap muka, meski masih secara terbatas.
Akan tetapi, dalam penerapannya, ternyata masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi agar pelaksanaan PTM bisa terus berjalan aman dan lancar.
Relawan LaporData LaporCovid-19, Natasha Devannad, membeberkan sejumlah hal penting terkait PTM selama ini. LaporCovid-19 merupakan sebuah wadah pelaporan dari warga terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Cakupan vaksinasi guru dan siswa yang masih rendah
Saat ini, baru kelompok pelajar berusia 12 tahun ke atas yang boleh divaksinasi, itu artinya hanya pelajar di tingkat SMP dan SMA. Sementara, pelajar lain seperti TK dan SD belum boleh divaksinasi. Praktiknya di lapangan, PTM dilangsungkan di seluruh tingkat pendidikan.
Sayangnya, Natasha menyebut vaksinasi pelajar SMP dan SMA cakupannya masih cukup rendah, yakni di bawah 15 persen.
"Vaksinasi pada pelajar sampai tanggal 2 Oktober baru 14,71% untuk dosis pertama dan 9,98% untuk dosis kedua. Capaian ini masih tergolong rendah untuk usia pelajar 12 sampai 17 tahun," kata Natasha dalam diskusi secara virtual, Minggu (3/10).
Begitu pula dengan vaksinasi pada guru yang nyatanya juga belum mencakup seluruh target. Padahal, guru punya risiko tertular hingga mengalami perburukan gejala yang lebih tinggi, apalagi jika memiliki komorbid.
"Sedangkan vaksinasi guru baru 62,18% dosis pertama dan 38% untuk dosis kedua. Dan ini data dari tanggal 22 September 2021," ucap dia.
Positivity rate belum sesuai
Hal kedua yang menjadi catatan LaporCovid-19 yaitu soal data epidemiologis yang dinilai tak sahih. Dengan adanya data yang tak sesuai, maka ini turut berpengaruh terhadap posivitity rate.
Indikator positivity rate ini menjadi penting lantaran menunjukkan seberapa tinggi tingkat positivitas corona di suatu wilayah. WHO menetapkan kondisi dapat dikatakan terkendali apabila angka tersebut berada di bawah 5%. Namun, positivity rate ini juga sangat dipengaruhi oleh jumlah testing yang dilakukan.
Natasha mengatakan, positivity rate Indonesia memang sudah di bawah 5%. Namun, hal itu juga perlu dipertanyakan lantaran Indonesia ternyata memasukkan hasil tes antigen dalam perhitungan.
"Indonesia susah di bawah angka tersebut dan hal ini perlu dipertanyakan kenapa angkanya rendah. Pertama, karena positivity rate di Indonesia mengikutsertakan hasil antigen yang jika dalam akumulasi dan persentase lebih rendah," jelasnya.
Ia juga mengutip Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC AS) yang menyebutkan seharusnya positivity rate dihitung dari hasil swab atau PCR tanpa antigen. Sebab, antigen hanya berlaku sebagai alat skrining saja dan tidak bisa digunakan sebagai alat diagnosis karena sensitivitasnya rendah.
"Di saat pembukaan sekolah pada 30 Agustus yang dilakukan berbagai daerah misal DKI dan daerah lain. Pada saat itu positivity rate 6,96% dan itu belum di bawah 5%. Itu juga masih memasukkan hasil Antigen. Jika murni data PCR dan TCM menunjukkan angka 16,96%," jelas Natasha.
Selain itu, jumlah testing dilaporkan merupakan data yang sudah diakumulasi dari berbagai daerah. Sehingga, publik tak dapat mengetahui seberapa banyak tes yang sudah dilakukan di tingkat kota/kabupaten.
Angka kematian anak akibat COVID-19 masih tinggi
LaporCovid-19 juga melihat kematian pada anak akibat corona masih terbilang tinggi. Walau persentasenya di bawah 2%, namun angka tersebut juga merupakan kematian yang menghilangkan nyawa seseorang.
"Sampai 30 Agustus, Kemenkes merilis kematian pada anak di bawah 2%, dan Wamenkes mengatakan angka tersebut harus diwaspadai. Hal ini karena anak-anak mengalami long covid dan risiko komorbid yang mempengaruhi kematian pada anak," ungkap Natasha.
"Angka 2% ini bukan angka tapi juga nyawa," lanjutnya.
Selain itu, data kematian akibat COVID-19 yang masih belum menyeluruh. Selama ini, data yang dirilis pemerintah hanyalah jumlah orang yang meninggal apabila sebelumnya sudah terbukti positif.
Padahal WHO menyebutkan kasus kematian probable atau orang yang meninggal dengan gejala klinis COVID-19 juga perlu diperhitungkan.
Banyak laporan soal pelanggaran PTM termasuk soal penerapan protokol kesehatan
Sejak Januari hingga 27 September 2021, LaporCOVID-19 juga telah menerima 167 aduan terverifikasi mengenai PTM di sekolah.
Laporan yang paling banyak diterima mengenai pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang tidak berjalan dengan ketat seperti soal pemakaian masker.
"Di September sendiri. LaporCovid menerima 22 laporan mengenai tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung untuk memitigasi penyebaran COVID, penyelenggaran prokes oleh warga sekolah, dan penyimpangan sekolah terkait perizinan PTM yang seharusnya dengan persetujuan orang tua tanpa pemaksaan," tutup Natasha.