Catatan Wakil Ketua Komisi III soal Efisiensi Anggaran: Jangan Sampai Dikorupsi

14 Februari 2025 14:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisi III DPR RI rapat dengan seluruh mitra kerjanya, Rabu (12/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Komisi III DPR RI rapat dengan seluruh mitra kerjanya, Rabu (12/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Keputusan itu dilakukan Prabowo demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung kebijakan ini. Meski begitu, Sahroni menilai perlu ada pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
“Kami di Komisi III tentunya mendukung kebijakan efisiensi ini, namun dengan catatan, anggaran yang ada memang digunakan sesuai kebutuhan untuk melayani rakyat," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (14/2).
"Selain itu, jangan sampai dana yang ada juga dikorupsi. Karena percuma efisiensi tapi dananya dikorupsi," tambah dia.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Foto: Dok. Istimewa
Oleh sebab itu, Komisi III meminta mitra kerja mereka yakni KPK, Kejaksaan dan Polri agar memastikan efisiensi transparan dan digunakan sebagaimana mestinya.
"Saya yakin, pemerintahan Pak Prabowo dan jajaran penegak hukum memiliki pandangan yang sama atas hal ini,” ujar Sahroni.
Bendahara Umum NasDem ini mengatakan, efisiensi anggaran bisa mengurangi celah korupsi. Ia menekankan agar semangat efisiensi anggaran dibarengi dengan transparansi dari masing-masing kementerian/lembaga.
ADVERTISEMENT
“Selain itu saya lihat, memang efisiensi ini bagus untuk mencegah adanya ‘celah’ untuk korupsi. Misalnya, pengadaan ATK yang mungkin berlebihan, atau studi banding yang tidak perlu-perlu banget, ini kan bisa dihilangkan dengan ada ya efisiensi ini," kata Sahroni.
"Lagipula kalau kita cek dalam beberapa tahun terakhir, banyak korupsi itu contohnya di pengadaan ATK, dengan adanya efisiensi, hal seperti itu bisa dihindari. Jadinya lembaga negara juga bisa lebih transparan dalam penggunaannya anggarannya dan tentunya ini sangat baik dalam misi mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tutur dia.