Cegah Keraguan Masyarakat, Pemerintah Diminta Pastikan Vaksin Corona Lain Halal

Ilustrasi vaksin corona AstraZeneca. Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengizinkan penggunaan vaksin corona AstraZeneca di Indonesia. Meski, MUI menyatakan vaksin AstraZeneca haram karena mengandung babi dalam pembuatannya, tapi tetap diizinkan karena kondisi darurat pandemi COVID-19.

Terkait hal itu, anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta pemerintah lebih cermat dalam memilih vaksin corona, dengan mengutamakan aspek kehalalan ketimbang efikasi (kemanjuran).

“Kami meminta kepastian kehalalan dari pemerintah untuk vaksin lain yang akan disuntikkan ke masyarakat,” kata Bukhori, Sabtu (20/3).

Karena itu, Bukhori mendesak MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan proaktif dalam mengontrol kepastian kehalalan semua vaksin corona yang telah ditetapkan pemerintah.

Politisi PKS, Bukhori Yusuf. Foto: Dok. Istimewa

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS itu menilai pertimbangan kehalalan vaksin turut berpengaruh dalam program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

Dengan adanya kabar vaksin corona tidak halal ini, ia khawatir animo masyarakat untuk divaksin akan menurun. Yang kemudian berpengaruh pada target pemerintah untuk membentuk kekebalan komunal (herd immunity).

Ilustrasi vaksin corona AstraZeneca. Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

"Aspek penerimaan masyarakat juga menjadi penting. Ketika masih ada keraguan di masyarakat terkait kehalalan, pasti berpengaruh terhadap turunnya animo mereka untuk divaksin," tutur dia.

“Alhasil, jika tren ini berlanjut seiring dengan tidak adanya kepastian, maka tujuan untuk membentuk herd immunity melalui vaksinasi bisa jauh dari harapan” tutup Bukhori.

Pemerintah telah menetapkan 7 jenis vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi corona di Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax dan vaksin produksi PT Bio Farma.