Cek Data: 53,84% Anak Menteri Jokowi Sekolah di Swasta, Kenapa Tidak di Negeri?

2 Juni 2022 14:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi belajar di sekolah. Foto: Iggoy el Fitra/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi belajar di sekolah. Foto: Iggoy el Fitra/Antara Foto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Media sosial sempat riuh setelah artis Maudy Ayunda mengungkap sosok suaminya. Ya, Maudy baru menikah dengan pria asing Jesse Choi, kawan kuliahnya di Stanford University, AS pada Minggu (22/5/2022). Netizen pun ramai membicarakan soal privilege Maudy yang bisa sekolah di kampus bergengsi hingga bisa mendapat jodoh yang sepadan.
ADVERTISEMENT
Pembicaraan lalu bergulir ke pengalaman warga Twitter saat memilih sekolah unggulan. Mereka bahkan membandingkan mana yang lebih baik antara sekolah negeri dan swasta di Indonesia.
Founder sistem analisis data Drone Emprit yang juga vokal di media sosial, Ismail Fahmi, turut menyoroti hal ini. Dia juga mempertanyakan di mana pejabat publik menyekolahkan anak-anak mereka.
Melihat ini, kumparan menelusuri jejak pendidikan anak-anak pejabat RI untuk melihat apakah mereka juga memilih sekolah di luar negeri seperti Maudy Ayunda. Termasuk melihat apakah para pejabat itu mempercayakan pendidikan anak-anaknya di sekolah swasta atau di sekolah negeri.
Riset ini dilakukan terhadap anak-anak presiden, wakil presiden, serta 34 menteri Kabinet Indonesia Maju. Metode yang dilakukan adalah dengan menelusuri jejak digital di internet, termasuk melihat profil media sosial anak para menteri tersebut.
ADVERTISEMENT
Nah, dalam penelusuran itu, ada 10 menteri yang riwayat pendidikan anaknya tidak terekspos. Mereka adalah Menaq Yaqut Cholil Qoumas, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Mendag M. Lutfi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Kelautan Sakti W. Trenggono, Mendes PDTT A. Halim Iskandar, Menteri Koperasi Teten Masduki, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menpora Zainudin Amali.
Sementara itu, ada total sebanyak 60 anak pejabat dengan status pendidikan yang berhasil ditelusuri, mulai dari TK hingga kuliah. Jumlah tersebut tidak mencakup seluruh anak pejabat yang terdata (77 orang), sebab tak semua keluarga mengekspos anak maupun data pendidikannya. Contohnya Nadiem Makarim yang diketahui punya 3 anak, namun tak mengeksposnya di media sosial.

Pendidikan Swasta vs Negeri vs Luar Negeri

ADVERTISEMENT
Hasil pantauan kumparan menunjukkan lebih dari separuh (53,84 persen) anak-anak pejabat yang sekolah di dalam negeri mendapatkan pendidikan dari sekolah swasta.
Dari 26 anak pejabat yang diketahui asal sekolahnya, tercatat ada 14 anak yang diketahui sedang/pernah belajar di sekolah swasta, seperti SMA Taruna Nusantara, Labschool Kebayoran, SMP/SMA Al Azhar Jakarta, hingga sekolah internasional seperti JIS. Menparekraf Sandiaga Uno adalah salah satu yang memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional dan lanjut kuliah di luar negeri.
Sekolah-sekolah ‘premium’ tersebut dikenal mematok biaya yang cukup tinggi. Sekolah semi militer SMA Taruna Nusantara Magelang, misalnya, orang tua calon siswa untuk tahun pelajaran 2022/2023 harus menyiapkan sekitar Rp 50 juta untuk uang pangkal. Belum lagi iuran komite sekolah Rp 1 juta dan jalur kontribusi khusus dikenakan Rp 125 juta. Per bulannya dikenakan biaya Rp 5 juta.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berkunjung ke SMA Taruna Nusantara (TN) pada Sabtu (5/2). Foto: Dok Humas Setjen Kemhan
Menurut situs resmi Al Azhar, SMP Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru mematok uang pangkal hingga Rp 37,5 juta untuk tahun pelajaran 2022/2023. Jumlah tersebut belum termasuk uang formulir Rp 350 ribu, uang sekolah Rp 2,3-2,5 juta, dan uang OSIS Rp 320 ribu. Angka itu untuk pendaftar yang berasal dari sekolah di luar YPI Al Azhar.
ADVERTISEMENT
Sementara untuk tahun pelajaran yang sama, sekolah internasional Jakarta Intercultural School mematok harga Rp 322 juta per tahun untuk PAUD hingga Rp 510,8 juta per tahun untuk SMA.
Di sisi lain, sejumlah pejabat mempercayakan pendidikan anaknya di sekolah negeri. Dari data di atas, 46,15 persen atau 12 anak pejabat belajar di sekolah negeri. Di antaranya, anak Menaker Ida Fauziah (Adil Haq Firmanda) yang bersekolah di MTsN 3 Jombang dan anak Presiden Jokowi (Kahiyang Ayu) yang menamatkan sekolahnya di SMAN 6 Surakarta.
Sedangkan untuk universitas, mayoritas anak-anak petinggi negeri menamatkan pendidikannya di universitas dalam negeri, yakni 55,1 persen atau 27 orang. Angka ini sebenarnya beda tipis dengan jumlah anak-anak yang berkuliah di luar negeri, yaitu 44,89 persen atau 22 orang.
ADVERTISEMENT
Dari data tersebut, sejumlah kampus yang jadi tujuan kuliah paling banyak adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan beragam universitas di Amerika Serikat.
Lantas, apakah sebetulnya pendidikan memang memiliki kualitas yang berbeda?
Sejumlah anak membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan keliling di Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (20/3/2022). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO
Hal ini bisa terlihat berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA), sebuah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia.
Dikutip dari Litbang Kemdikbud, sejak tahun 2000, pelajar Indonesia usia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes PISA dalam mata pelajaran utama, yakni membaca, matematika, dan sains. Tes ini digelar 3 tahun sekali dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi pendidikan di suatu negara.
Riset tersebut melaporkan, nilai PISA siswa sekolah negeri di bidang membaca selalu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa sekolah swasta. Namun, perbedaan nilai itu kian tipis dan menjadi tidak signifikan sejak PISA 2012.
ADVERTISEMENT
Masih soal kemampuan membaca, di sekolah negeri, perbandingan siswa berkompetensi minimum/di atasnya dengan siswa di bawah kompetensi minimum, selalu lebih besar dibandingkan dengan situasi di sekolah swasta. Hal ini terjadi pada setiap putaran PISA.
Namun, pada PISA 2018, perbedaan rasio siswa berkompetensi minimum dan lebih tinggi terhadap siswa bernilai rendah antara sekolah negeri dan swasta tidaklah jauh.
Bagaimana dengan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum?

Kualitas Pendidikan dan Deretan 'Pekerjaan Rumah'

World Population Review mencatat Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 78 negara untuk sistem edukasi terbaik tahun 2021. Peringkat ini didapat berdasarkan survei yang dilakukan US News & World Report, BAV Group, dan the Wharton School of the University of Pennsylvania.
ADVERTISEMENT
Ada tiga aspek yang dinilai, yakni sistem pendidikan publik yang berkembang pesat, tertarik untuk berkuliah di sana, dan adanya edukasi berkualitas.
Indonesia lebih unggul dari Filipina (55) dan Vietnam (59). Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-55 pada tahun 2020.
Rendahnya peringkat Indonesia ini menunjukkan negara harus banyak berbenah. Menurut data PISA 2018, Indonesia masih ketinggalan jauh pada mata pelajaran utama (membaca, matematika, sains).
Pada PISA 2018, dilakukan oversample Provinsi DIY dan DKI Jakarta. Hasilnya, skor membaca DKI dan DIY sejajar dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Namun, angka dua kota besar tersebut turut menunjukkan adanya kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia.

Memilih Sekolah karena Gengsi

Ilustrasi gedung sekolah. Foto: Shutter Stock
Sebagai orang tua, tentunya para pejabat mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak, terutama soal pendidikan. Melihat banyaknya pejabat yang mengirim anaknya belajar ke luar negeri dan sekolah swasta, menimbulkan pertanyaan: Apakah mereka sendiri tak percaya dengan sistem pendidikan Indonesia, terlebih sekolah negeri?
ADVERTISEMENT
Menurut pemerhati pendidikan Doni Koesoema A., pejabat bukannya tak percaya dengan pendidikan RI. Ada hal lain yang mereka cari dari sistem pendidikan luar negeri.
“Mereka tetap percaya. Tapi mereka lebih memilih luar negeri karena ada unsur kompetensi dan jejaring globalnya,” ujar Doni kepada kumparan, Kamis (1/6).
Selain itu, Doni menambahkan ada alasan gengsi jika bersekolah di luar Indonesia.
“Yang penting sekolah di luar negeri. Namun, ada yang sadar bahwa memang kualitas sekolah di luar negeri itu lebih baik. Jadi ada banyak alasan orang tua menyekolahkan anak di luar negeri. Kualitas pendidikan kita pada bidang-bidang tertentu tidak kalah dengan yang di luar negeri,” jelasnya.
Ilustrasi anak berangkat sekolah. Foto: Shutter Stock
Ia mengatakan masyarakat Indonesia sering ‘silau gelar’, terlebih bagi lulusan luar negeri. Oleh karena itu, banyak orang memilih sekolah ke luar negeri. Padahal, tak semua sekolah luar negeri bagus. Plus, pernah bersekolah di luar bisa membuat orang dapat ‘simbol’ status yang berbeda.
ADVERTISEMENT
Terkait pemilihan sekolah swasta di Indonesia, Doni tak menampik sejumlah sekolah dan perguruan tinggi swasta seringkali mampu mengelola pendidikan dengan lebih baik. Sebab, sekolah swasta dinilai memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki sekolah negeri.
“Ada nilai lebih yang dirasakan ketika anaknya sekolah di sekolah swasta,” katanya.
Daftar Sekolah dan Universitas Anak-anak Pejabat RI