Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Meski mendapat tunjangan operasional Rp 30 juta per bulannya, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menyebut jumlah tersebut masih kurang. Bahkan, Budhi mengaku tunjangan operasional tersebut bisa habis sebelum waktunya.
ADVERTISEMENT
"Lha kan nggak mungkin saya operasional Rp 1juta sehari sendirian, saya ngopeni (merawat) Satpol, Infokom, Dishub mereka yang menemani saya,” kata Budhi kepada kumparan, Jumat(4/10).
Budhi mengatakan, tunjangan operasional sebagai Kepala Daerah memang didapatkannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besarannya disesuaikan dengan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara.
Budhi juga mengaku, tunjangan operasional tersebut juga seringkali digunakannya untuk memberikan bantuan kepada warganya. Hal ini dilakukan saat dirinya sedang melakukan tinjauan lapangan di wilayah Banjarnegara.
“Sedulur (Saudara) saya di Banjarnegara kan banyak. Teman-teman media kan juga pada ngikut kalau kunjungan ke mana gitu. Lha kalau siang kan pada makan, lha kalau pulangnya malam apa nggak diisi bensin?" ujarnya.
ADVERTISEMENT
Menurut Budhi, dengan bukti nyata besaran gaji dan tunjangan seorang kepala daerah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Kaitannya, kata Budhi, keberadaan tim penegak hukum yang mengawasi kepala daerah begitu ketat.
“Pemerintah tidak melihat yang seutuhnya malah dibuatkan tim penegak hukum ini, entuk (dapat) bonus dikirim seko sedulur (dari saudara), OTT, kondangan belum, yang namanya bupati ini kan aduh, ya pakai itu juga, demi allah nggak ada duit khusus,” tegasnya.