Cerita Cucun Tempati Rumah Dinas DPR 10 Tahun: Pernah Susah Air, Ada Rayap

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, berbagi pengalaman menempati rumah dinas selama dua periode menjabat sebagai anggota DPR RI.

Selama tinggal di rumah dinas DPR, Blok B, Kompleks DPR RI, Kalibata Jakarta Selatan, rumah itu sempat bocor bahkan kesulitan air bersih.

“Pernah mau kunker jam 4 ya, nggak ada air loh itu pernah saya, saya sampai komplain langsung ke Sekjen DPR di sini,” kata Cucun.

“Ya kalau begini bukan menunjang, airnya kadang suka ada atau nggak,” lanjutnya.

Cucun juga mengalami keluhan lain seperti laporan anggota-anggota lain yang diterima oleh Sekjen DPR, di antaranya atap rumah yang bocor dan rayap.

“Sama aja si semuanya kalau terpelihara ya bukan tidak mungkin ada rayap pasti ada semuanya,” katanya.

Kondisi salah satu rumah dinas DPR RI bernomor B4-159, Kalibata, Jaksel, Senin (7/10/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihak Sekretariat DPR RI menerima berbagai laporan mengenai rumah dinas DPR RI Kalibata. Di antaranya banyak tikus.

"Karena memang di sini lingkungan ada sampah, ada kali, kita sudah semprot anti-tikus ini banyak lagi, ini karena sepanjang kali dan sampah, harus kerja sama Pemprov DKI," kata Indra saat meninjau langsung kompleks perumahan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (07/10).

Suasana kawasan Kompleks Rumah Dinas DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Cucun pun membenarkan bahwa memang kompleks perumahan itu banyak tikus.

“Nah, memang banyak yang enggak bisa dihindari sih, sanitasi semua nya kan got semua tersambung ke sungai ya sudah pasti lah ada tikus naik apalagi kalau rumahnya jarang terpelihara,” kata Cucun.

Akibat banyaknya keluhan rumah dinas yang dinilai tak lagi layak huni, pimpinan DPR RI pun sepakat untuk mengganti fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan rumah.

Hingga saat ini, besaran tunjangan belum ditentukan, namun diperkirakan berkisar Rp 40 juta-Rp 50 juta.