Cerita Dahnil soal Prabowo Diserang karena Halangi Korupsi Rp 51 T di Kemhan

Bacapres Prabowo Subianto menghadiri acara Pidato Calon Presiden dengan tema Strategi Politik Luar Negeri yang digagas oleh CSIS di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (13/11/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Dewan Pembina Rejo Pro Gibran, Hashim Djojohadikusumo, memastikan Prabowo Subianto siap memberantas korupsi bila terpilih menjadi presiden. Hashim menyinggung Prabowo pernah menyelamatkan kontrak Rp 51 triliun yang diduga melibatkan mark up besar-besaran.

Jubir Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak, membenarkan pernyataan Hashim. Menurut Dahnil, Prabowo telah menyelamatkan puluhan triliun selama menjabat Menhan.

"Sama yang dimaksud oleh Pak Rizal Ramli sebelumnya, menyebutkan bahwa Pak Prabowo menyelamatkan uang negara puluhan triliun. Nah statement yang sama juga disampaikan Pak Hashim. Jadi ketika Pak Prabowo pertama kali menjadi Menhan, Pak Prabowo langkah pertama itu audit detail kontrak-kontrak di Kemenhan," kata Dahnil di Kertanegara, Sabtu (19/11) malam.

"Saat itu maka ditemukanlah banyak dugaan-dugaan mark up yang sangat besar. Karena belum direalisasikan, akhirnya Pak Prabowo menolak untuk menandatangani sehingga kontrak-kontrak itu batal," imbuh dia.

Dahnil menjelaskan, hal itu membuat serapan anggaran di Kemhan pada awal Prabowo menjabat rendah. Prabowo pun menurutnya segera melibatkan BPK dan KPK untuk langkah pencegahan.

"Penyerapan anggaran Kemenhan rendah di awal Pak Prabowo menjadi Menhan. Kenapa? Karena banyak kontrak yang dibatalkan Pak Prabowo karena ada dugaan mark up. Nah apakah ada langkah hukum? Pertama itu kan langkah preventif, pencegahan, dan Pak Prabowo sudah melibatkan BPK," kata Dahnil.

"Juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan pencegahan. Banyak sekarang proses belanja di Kemenhan itu dipotong. Jadi broker tidak diberikan ruang, praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan," tambahnya.

Dahnil mengatakan Prabowo tahu banyak terkait pengadaan alutsista, sehingga dugaan-dugaan ini terdeteksi.

"Pak Prabowo itu paham semua detail harga alutsista di seluruh dunia. Pak Prabowo punya jejaring produsen alutsista di seluruh dunia, sehingga ketika misalnya contoh ini alutsista A, ini produksinya siapa, beliau bisa kontak langsung ke sana dan ditemukan, lah oh ya mark up-nya luar biasa," ujar dia.

Jubir Menhan itu mengatakan Prabowo bahkan pernah melawan mark up yang mencapai 100 persen.

"Suatu kesempatan mark up-nya luar biasa, saya nggak perlu sebutkan apa ininya, Pak Prabowo mengutus orang ke produsen di luar negeri di suatu negara di Eropa, beliau mengutus orang di sana supaya menelisik, mencari detail kenapa bisa mahal. Ternyata ditemukan kongkalikong dengan broker," ungkapnya.

"Kemarin Pak Hasyim juga sebut bahkan bisa sampe 1.000 persen loh. Nah itu yang dilawan Pak Prabowo hari ini," jelas dia.

Dahnil memastikan orang-orang yang diduga terlibat mark up sudah ditindak oleh Prabowo. Sementara guna mencegah mark up, Dahnil mengatakan Prabowo memakai skema alutsista ekonomis, efisien, dan punya model ahli teknologi.

Di satu sisi, Dahnil mengakui bahwa Prabowo harus mengalami serangan sejumlah pihak saat memberantas potensi korupsi tersebut.

"Tentu tindakan tegas dari sisi birokrasi ya tentu Pak Prabowo berhentikan. Kalau tindakan hukum karena ini belum direalisasikan itu tentu adalah wewenangnya KPK dalam hal ini atau Kejaksaan," ujar dia.

"Pasti ya jadi semua Pak Prabowo menghadapi kesulitan. Anda perhatikan di awal beliau jadi Menhan, serangannya itu luar biasa, jadi itu kerasa kok. Kalau detailnya seperti apa, saya nggak bisa menjelaskan," pungkasnya.

Hashim Ungkap Prabowo Lapor Ada Potensi Korupsi Rp 51 T di Kemenhan Buat Jokowi Kaget

Hashim mengatakan laporan Prabowo terkait potensi korupsi Rp 51 triliun membuat Presiden Jokowi kaget.

"Waktu Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang, 'Lanjutkan berantas korupsi di Kemhan terus dan saya dukung'," ucap Hashim di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11) lalu.

"Waktu Pak Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan, bulan-bulan pertama, di atas meja dia ada kontrak-kontrak yang harus dia tanda tangani senilai Rp 51 T. Rp 51 T di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontak ini korupsi mark up-nya gila," imbuh dia.

Hashim menambahkan dalam kontrak yang ada di meja Prabowo, ada mark-up mencapai 1.250 persen. Harga senjata yang awalnya 800 Dolar AS di-mark-up menjadi 10.800 Dolar AS.

"Ada satu kontrak mark-up-nya 1.250 persen. Ada satu senjata harga pabrik 800 dolar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 Dolar. Bisa dihitung, harga asli 800 Dolar, yang datang ke meja menteri pertahanan, 10.800 Dolar," cerita Hasyim.

"Mark up-nya saya hitung. Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun. Dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang nggak mau percaya. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," pungkasnya.