Cerita di Balik Bergabungnya Nursyahbani ke Komite PK DKI

Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Komite Pencegahan Korupsi (PK) DKI Jakarta sudah mulai bekerja. Sejumlah program pencegahan korupsi yang akan dijalankan ke depan pun sudah mulai diungkap ke publik.

Anggota Komite PK DKI Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana berkisah soal awal mula dirinya bergabung dalam tim ini. Nursyahbani mengatakan, ajakan menjadi bagian dari Komite PK, datang langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Lupa (kapan dihubungi). Asistennya menghubungi saya, ibu apakah berkenan diundang untuk bertemu Pak Anies," kata Nursyahbani di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1) malam.

Pada 30 November 2017, Nursyahbani ditemani oleh mantan Wakil Ketua KPK sekaligus Ketua Komite PK DKI Jakarta, Bambang Widjojanto, sempat mendatangi Balai Kota untuk bertemu dengan Anies. Saat itu, Bambang menyebut pertemuannya dengan Anies untuk membicarakan pencegahan dan pemetaan tindakan korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengatakan, ada beberapa orang lainnya yang turut diajak Anies, tapi tawaran tersebut tidak diambil karena harus berkomitmen dengan waktu kerja yang cukup besar.

"Di situ terus Pak Anies menjelaskan apa maksudnya, juga mendiskusikan. Ada beberapa orang lagi sebetulnya, tapi tidak bisa berkomitmen waktu, karena (waktu) yang diminta cukup banyak," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Nursyahbani menceritakan hari pertama timnya bekerja. Dia telah membahas dan merumuskan program serta target yang akan dijalankan selama beberapa waktu ke depan. Namun, ia menjelaskan timnya belum bekerja secara langsung dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Belum (bekerja dengan Anies-Sandi). Baru tim aja. Kita merumuskan program dan mekanisme kerja kita. Nanti tanggal 11 ada susulan," kata Nursyahbani.

Ia juga menuturkan belum bekerja di Blok G Balai Kota lantai 16 karena kondisi ruangannya yang belum siap. Rencananya, ruangan di lantai tersebut akan dijadikan kantor bagi TGUPP. "Itu juga nunggu-nunggu tempat, ada yang dapat atau enggak (ruangannya)," ucapnya.

Walaupun Komite PK sudah mulai bekerja, ia mengaku belum mendapatkan surat keputusan (SK) pelantikan yang ditandatangani oleh Anies.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditunjuk sebagai ketua komite tersebut. Komite PK terdiri dari aktivis LSM perempuan dan HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, mantan Ketua TGUPP periode 2014-2017 Muhammad Yusuf, dan peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati.