Cerita Megawati soal Bung Karno yang Dituduh PKI oleh Orde Baru
·waktu baca 2 menit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara panjang lebar saat meresmikan patung Sukarno di Omah Petroek, Sleman, Rabu (23/8). Ia bercerita juga tentang akhir kepemimpinan sang ayah Bung Karno.
"Ketika Pak Harto menggantikan Bung Karno keluarlah sebuah TAP MPR yang katanya sumber darinya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) yang mengatakan bahwa Bung Karno diturunkan karena melakukan ada indikasi istilahnya bekerja sama dengan PKI yang terlarang," kata Mega.
Tap MPR yang dimaksud adalah TP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyebut Sukarno melindungi tokoh-tokoh gerakan PKI termasuk G30S
Namun Presiden Jokowi sudah mencabut TAP MPR. Ia mencabutnya pada November 2022.
Kembali ke cerita Megawati. Ia pun merasa aneh bila ada yang mengaitkan Sukarno dengan PKI.
"Saya sampai mikir, kok bapak saya. Kenapa mesti Bung Karno kerja sama dengan partai terlarang karena itu ada perintah supersemar, padahal beliau (Presiden) seumur hidup loh," jelas dia.
"Ngapain orang enak-enak presiden seumur hidup," tutup dia.
Sebenarnya sejak 1956, Sukarno mencetuskan Nasakom atau Nasionalis Agama Komunisme sebagai landasan Demokrasi Terpimpin. Ia mengusulkan itu untuk menggantikan Demokrasi Parlementer.
Namun yang perlu dicatat, konsep tersebut lebih diimplementasikan ke sistem operasional. Bukan sebagai konsep ideologis untuk menggantikan Pancasila.
Dikutip dari Historia, ketegasan Sukarno bahwa dia bukan komunis juga didasari pada pernyataannya dalam sebuah pidato di depan rakyat.
"Pilih Sukarno atau Musso?" ujarnya ketika berusaha mengatasi PKI di bawah kepemimpinan Musso. Dalam buku karya Cindy Adams, 'Sukarno Penyambung Lidah Rakyat', tuduhan di masa Orde Baru yang mengindikasikan Sukarno dekat dengan PKI dinilai tak berdasar.
