Cerita Menkes Diminta Jokowi Transformasi Kesehatan RI Imbas COVID-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kedaulatan kesehatan merupakan satu dari tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi kepada Kementerian Kesehatan.

Budi menuturkan, perintah itu telah dijalankan Kemenkes melalui enam pilar transformasi kesehatan.

Budi menjelaskan, tujuan transformasi kesehatan adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang berkualitas dan murah.

"Tidak perlu ke luar negeri untuk berobat, dokter sejahtera, fundamental pembiayaan kesehatan yang kuat, hingga mandiri soal alat kesehatan termasuk yang berteknologi tinggi," kata Budi dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju dikutip Jumat (15/12).

Budi membeberkan, transformasi kesehatan ini bermula dari pandemi COVID-19. Kala itu pemerintah kesulitan dan tidak tahu bagaimana mengatasi pandemi.

“Jadi perintah Pak Presiden saat itu lakukan transformasi kesehatan besar-besaran, karena kita terbukti tidak siap menghadapi pandemi (COVID-19) sebesar ini," kata Budi.

"Dan itu juga perintah undang-undang yang mengatakan negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau nanti berobat masih ke Malaysia atau Singapura, itu artinya kita gak berdaulat,” tutur dia.

Dokter dan perawat periksa kondisi pasien COVID-19 di ruangan Pinere, RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, pada tahun 2020. Foto: kumparan

Sementara Wakil Direktur Utama Bio Farma, Soleh Udin Al-Ayubi, menuturkan, Indonesia bisa mencapai kedaulatan kesehatan dalam 10 tahun ke depan. Namun dengan catatan pemerintah benar-benar serius mempersiapkannya.

Menurutnya, kedaulatan kesehatan bukan berarti Indonesia mampu mengatasi seluruh penyakit tanpa dukungan pihak lain.

Namun, Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai penyakit, baik dari segi infrastruktur, tenaga kesehatan, hingga obat-obatan dan vaksinnya.

“Ketahanan kesehatan nasional memang PR kita sebagai bangsa. Kalau memang pemerintah serius mempersiapkan itu, mestinya 5-10 tahun (ke depan) kita bisa pegang. Tapi butuh konsistensi dan keterlibatan semua pihak,” kata Soleh.

"Tapi ketahanan kesehatan nasional itu bukan berarti kita bisa memenuhi semuanya sendirian, alone. Gak akan ada yang bisa sendirian. Kita tetap harus berkolaborasi dengan partner global dari berbagai negara. Karena ada banyak penyakit, apakah itu yang menular maupun tidak, yang terlalu besar untuk dihadapi sendiri oleh 1 atau 2 negara," tutur dia.