Cerita Sri Mulyani Soal Kecanggihan Teknologi Bisa Gantikan Peran PNS

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Sri Mulyani&Chelsea Islan bacakan surat Kartini (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani&Chelsea Islan bacakan surat Kartini (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak habis-habisnya bercerita mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kali ini dia meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bisa memanfaatkan teknologi. Apa maksudnya?

Menurut Sri Mulyani selain dapat menyelesaikan tugas dengan lebih akurat dan transparan, penggunaan teknologi juga dapat mengurangi ketergantungan K/L untuk menambah jumlah PNS setiap tahun. Dia mencontohkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah memiliki sistem canggih bernama MPN.

"Kemenkeu mendesain modul penerimaan negara (MPN) termasuk e-procurement, e-budgeting, e-catalogue. Ratusan ribu transaksi yang terjadi setiap harinya, yang meningkat setiap tahunnya, dapat ditangani dengan MPN ini. Sehingga otomatis namun tetap akurat," kata Sri Mulyani saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang dihadiri oleh ribuan PNS di Assembly Hall, JCC, Jakarta, Rabu (10/5).

Baca juga: Sri Mulyani: APBD untuk Memuaskan Masyarakat, Bukan Birokrat

Sri Mulyani lalu menjelaskan keunggulan sistem MPN ini yaitu bisa menghandle ribuan transaksi baik itu pajak, bea dan cukai yang selama ini menggunakan sistem pelaporan manual ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Lalu keunggulan lain menggunakan sistem ini adalah mengurangi ketergantungan penambahan jumlah PNS.

"Dulu bisa sampai 500 staf di satu KPPN, untuk sistem pelaporan. Sekarang hanya dilakukan oleh 25 staf di satu KPPN saja. Jumlah orangnya lebih sedikit, kecepatan lebih baik, akurasi lebih tinggi," sebutnya.

Suasana PNS Pemprov DKI di Balai Kota. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana PNS Pemprov DKI di Balai Kota. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Selain itu dengan penerapan teknologi ini, Kemenkeu bisa menghemat anggaran belanja sampai Rp 50 miliar.

"Sebelumnya anggarannya Rp 200 miliar, jadi hanya Rp 150 miliar. Apakah Kemenkeu minta lebihnya Rp 50 miliar itu? Enggak. Mereka minta bolehkan kami melakukan kegiatan lain? Ya kita enggak apa-apa asal digunakan untuk membangun masyarakat dan negara," katanya.

Sehingga ia menyimpulkan penggunaan teknologi dapat menghemat pengeluaran negara, khususnya untuk alokasi belanja pegawai. Anggaran sisa yang tidak terpakai bisa dialokasikan ke sektor-sektor produktif.

"Teknologi banyak membantu, tapi jangan digunakan untuk ngerusuhin masyarakat, menganggu bisnis, ekonomi dan pembangunan. Kalau Anda bisa hemat ya sisa belanja enggak akan Kemenkeu taruh di bantal lalu terus saya tidurin. Tentunya uang itu bisa untuk membangun negara, memajukan pendidikan, mengentaskan kemiskinan," tegasnya.